Pemprov Raih WTP Laporan Keuangan 8 Kali Berturut-turut

radarlampung.co.id - Lagi, Pemprov Lampung meraih untuk ke 8 kalinya, penghargaan dari Menteri Keuangan RI atas Capaian Opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) TA 2021 dan Raihan Opini WTP minimal 5 kali berturut - turut atas Laporan Keuangan Pemprov Lampung.

Pencapaian ini ternyata telah didapat Pemprov Lampung sejak 2015 lalu, hingga tahun ini 2022. Artinya sudah 8 tahun.

Penghargaan ini diterima Kepala Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) Provinsi Lampung, Marindo Kurniawan yang mewakili Gubernur Lampung, Arinal Djunaidi pada Rakernas Akuntansi dan Pelaporan Keuangan di Gedung Danapala Kementerian Keuangan, Jakarta, Kamis 22 September 2022.

Gubernur Lampung, Arinal Djunaidi mengaku pencapaian ini merupakan hasil kerjasama dalam pengelolaan keuangan selama satu tahun belakangan. Dia berharap ini raihan ini bisa terus dipertahankan tahun-tahun kedepannya.

BACA JUGA:Bantuan Khusus dari Dana Transfer Umum Pemda, Pemprov Pastikan Pakai DTKS

"Alhamdulillah, kita bersyukur raihan ini semoga bisa terus kita capai kedepannya," katanya singkat.

Untuk diketahui, penghargaan yang diserahkan oleh Menteri Keuangan Tahun ini termasuk dalam rangkaian acara Rapat kerja Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Pemerintah dengan tema Mengawal Akuntabilitas Keuangan dan Kinerja untuk Pulih lebih cepat Bangkit lebih kuat.

Selain memberikan apresiasi atas raihan opini WTP, Rakernas ini juga bertujuan untuk mewujudkan penguatan kualitas dan akuntabilitas keuangan dan kinerja pemerintah.

Selain itu meningkatkan awareness dan menjaga komitmen serta kesamaan langkah dalam percepatan pemulihan dan kebangkitan ekonomi nasional.

BACA JUGA:Lakukan Pendampingan UMKM, BRI Kolaborasi dengan SMESCO Indonesia Hadirkan Growpreneur

Pada kesempatan tersebut, Sri Mulyani memberikan selamat kepada seluruh Kementerian Lembaga dan Pemerintah Daerah yang terus berkomitmen menggunakan APBN dan APBD secara bertanggung jawab dengan segala tantangan yang ada.

Pemprov Lampung berkomitmen untuk dapat mempertahankan opini WTP dengan tetap menjaga akuntabilitas dan kinerja sehingga dapat memberikan pelayanan terbaik bagi masyarakat. (*)

Sumber: