Tanpa Sekat, Gubernur Duduk Lesehan Terima Tuntutan Massa Aksi

RADARLAMPUNG.CO.ID – Aksi damai yang digelar Aliansi Lampung Melawan pada Senin, 1 September 2025, di lapangan Kantor DPRD Lampung, berlangsung tertib dan mendapat respons langsung dari Gubernur Lampung, Rahmat Mirzani Djausal, serta jajaran Forkopimda.

Dalam aksi tersebut, mahasiswa dan sejumlah elemen masyarakat menyampaikan berbagai tuntutan yang mencerminkan keresahan publik terhadap kebijakan nasional dan daerah.

Di antaranya adalah desakan agar pemerintah segera mengesahkan Undang-Undang Perampasan Aset, pemangkasan tunjangan dan gaji anggota DPR, serta permintaan kepada Presiden untuk mencopot menteri-menteri yang dinilai bermasalah.

Selain itu, massa aksi juga menyoroti perlunya reformasi Polri dan evaluasi menyeluruh terhadap Polda Lampung.

BACA JUGA:Usai Mengamankan Pengurus HIPMI, BNNP Lampung Lakukan Asesmen, Ini Alasannya

Mereka menolak wacana efisiensi di sektor pendidikan dan kesehatan, serta meminta peningkatan kesejahteraan buruh dan dosen.

Tuntutan lainnya mencakup pembebasan lahan bagi petani, reformasi agraria, penolakan terhadap RKUHAP yang dianggap merugikan rakyat, serta pengukuran ulang lahan milik perusahaan besar yang menguasai tanah rakyat.

Gubernur Rahmat Mirzani Djausal menunjukkan keterbukaan dan kedekatan dengan massa aksi dengan cara yang tidak biasa: ia duduk lesehan bersama para mahasiswa di tengah lapangan, di bawah terik matahari dan tanpa sekat formalitas.

Momen ini menjadi simbol kuat dari kesediaannya untuk mendengar langsung jeritan rakyat tanpa perantara.

BACA JUGA:Redam Aksi Massa, Gubernur Lampung dan Forkopimda Temui Aliansi Lampung Melawan di DPRD Provinsi

Tidak hanya sekadar hadir, Mirza juga menyimak satu per satu tuntutan yang disampaikan perwakilan mahasiswa.

Ia bahkan beberapa kali terlibat dialog langsung dengan peserta aksi, mencatat poin-poin penting, dan menegaskan komitmennya untuk membawa semua aspirasi tersebut ke Presiden Prabowo Subianto.

Kehadiran Mirza yang menyatu bersama massa aksi—tanpa podium, tanpa jarak—disambut positif oleh peserta aksi.

Banyak dari mereka mengaku tidak menyangka kepala daerah mau duduk di bawah, sejajar dengan rakyat, dalam suasana yang begitu terbuka dan tanpa pengamanan berlebihan.

Sumber: