Puluhan Ormas Geruduk BNNP Lampung, Desak Transparansi Penanganan Kasus Narkoba yang Libatkan Kader HIPMI

RADARLAMPUNG.CO.ID - Badan Narkotika Nasional Provinsi (BNNP) Lampung kembali didatangi puluhan massa dari berbagai organisasi masyarakat pada Selasa, 16 September 2025.

Aksi ini dipicu oleh ketidakpuasan mereka terhadap proses hukum yang dinilai tidak transparan dalam kasus pesta narkoba yang melibatkan lima pengurus HIPMI Lampung.

Kelima kader tersebut sebelumnya diamankan dalam sebuah penggerebekan di tempat karaoke Astronome, Hotel Grand Mercure, Bandar Lampung, pada 28 Agustus 2025. Namun, keputusan BNNP Lampung memberikan rehabilitasi rawat jalan kepada mereka menimbulkan tanda tanya besar di kalangan masyarakat.

Salah satu perwakilan ormas, Ahyarif, menyampaikan bahwa keputusan tersebut sarat kejanggalan. Ia menilai penanganan kasus ini tidak terbuka dan terkesan melindungi pihak-pihak tertentu.

BACA JUGA:Promo Indomaret Hemat Belanja Tengah Bulan, Diskon 20 Persen Hari Ini

Ia juga mengungkapkan adanya dugaan praktik suap yang beredar di media sosial, meskipun belum terbukti secara resmi.

"Kami curiga ada ketidakwajaran. Kalau masyarakat biasa yang tertangkap, pasti langsung diproses hukum. Tapi kalau yang tertangkap dari kalangan elite, justru direhabilitasi. Ini mencederai rasa keadilan," tegas Ahyarif.

Selain itu, massa aksi juga menyayangkan sikap BNNP Lampung yang dinilai tidak kooperatif. Hingga saat ini, mereka belum menerima tanggapan resmi terkait surat pernyataan yang sebelumnya telah dikirim oleh 32 ormas dan komunitas masyarakat adat, yang juga meminta kejelasan terhadap kasus ini.

Menurut Ahyarif, kepala BNNP Lampung saat ini sedang berada di Bali dan belum memberikan penjelasan apapun kepada publik. Mereka pun mengancam akan melaporkan kasus ini ke BNN RI, Kapolda Lampung, hingga Mabes Polri, bila tidak ada kejelasan dan tindakan tegas dari pihak berwenang.

BACA JUGA:Bupati Novriwan Temui Kepala BNN, Rencanakan Pembentukan Badan Narkotika Nasional Kabupaten Tubaba

"Setiap warga negara memiliki kedudukan yang sama di mata hukum. Penanganan kasus narkoba harus dilakukan secara adil dan sesuai dengan prosedur yang berlaku," tegasnya.

Hingga berita ini diturunkan, belum ada tanggapan resmi dari pihak BNNP Lampung mengenai tuntutan massa dan dugaan ketidaksesuaian dalam penanganan kasus narkoba yang melibatkan pengurus HIPMI tersebut.

 

Sumber: