Lampung Dapat Dua Titik Sekolah Rakyat Tingkat SD dan SMP, Mulai Belajar Akhir September

RADARLAMPUNG.CO.ID - Provinsi Lampung menjadi salah satu daerah yang mendapatkan program Sekolah Rakyat untuk jenjang SD dan SMP di 1C dari Kementerian Sosial.

Dari total 65 titik se-Indonesia, Lampung mendapat dua titik yang berlokasi di Balai Latihan Kerja (BLK) Jalan PU Bandar Lampung dan Sanggar Kegiatan Belajar (SKB) di Desa Taman Sari, Purbolinggo, Lampung Timur.

Kepala Dinas Sosial (Dinsos) Lampung, Aswarodi, menjelaskan bahwa di BLK Jalan PU akan dibuka jenjang SD dengan dua rombongan belajar (rombel) berjumlah 50 siswa, serta jenjang SMP satu rombel berisi 25 siswa.

Seluruh peserta didik berasal dari keluarga desil 1 dan 2 serta DTKS yang berdomisili di Bandar Lampung.

BACA JUGA:Prompt Gemini AI Untuk Edit Foto Bersama Karakter Doraemon

“Karena domisili peserta didik di Bandar Lampung, maka penetapan menjadi kewenangan Wali Kota Bandar Lampung,” ujar Aswarodi, Rabu, 24 September 2025.

Ia menambahkan, kegiatan Masa Pengenalan Lingkungan Sekolah (MPLS) dan pembelajaran di BLK Jalan PU dijadwalkan mulai 29 September 2025.

Sementara itu, untuk SKB Purbolinggo, Lampung Timur, pembelajaran akan dimulai sehari setelahnya, yaitu 30 September 2025, dengan penetapan menjadi kewenangan bupati.

“Kalau digabungkan, total ada empat rombel SD dengan 100 siswa, serta dua rombel SMP dengan 50 siswa,” kata Aswarodi.

BACA JUGA:3 Kuliner Keluarga Di Kecamatan Panjang Bandar Lampung, Dominasi Pindang Enak

Menurutnya, semua siswa SD akan memulai dari kelas 1, meskipun ada yang sebelumnya sempat bersekolah hingga kelas 3 namun putus di tengah jalan, untuk menyamakan kurikulum dan proses pembelajaran dari awal dengan berbasis boarding school atau sekolah berasrama.

Aswarodi juga menjelaskan, Sekolah Rakyat terdiri dari dua tipe, yakni Sekolah Rakyat rintisan dan Sekolah Rakyat permanen.

Provinsi Lampung dan Lampung Timur saat ini sudah memiliki Sekolah Rakyat rintisan sehingga pembangunan Sekolah Rakyat permanen akan dimulai tahun ini.

“Informasi dari Kementerian Sosial, beberapa daerah lain juga sudah disetujui seperti Mesuji, namun karena mereka belum memiliki Sekolah Rakyat rintisan, prioritas diberikan kepada daerah yang sudah berjalan," terangnya.

Sumber: