Parkir Liar Marak, PAD Tak Optimal! DPRD Bandar Lampung Dorong Sistem Elektronik dan Evaluasi Dishub

RADARLAMPUNG.CO.ID - Persoalan retribusi parkir yang dinilai belum maksimal kembali menjadi perhatian DPRD Bandar Lampung.

Ketua Komisi III DPRD Bandar Lampung Agus Djumadi menilai, perlu ada terobosan konkret dari Organisasi Perangkat Daerah terkait.

Ia berharap Pendapatan Asli Daerah (PAD) dari sektor tersebut bisa meningkat pada tahun 2026.

Menurut Agus, pihaknya telah melakukan evaluasi dalam pembahasan perencanaan APBD 2026.

BACA JUGA:Mutu Proyek Dipertanyakan! DPRD Bandar Lampung Tegaskan Pola Tender Dinas PU Wajib Diubah

Namun, persoalan regulasi antara pajak dan retribusi parkir masih menjadi kendala utama.

“Memang ini sudah ada kajian dari evaluasi kita pada perencanaan APBD 2026 tahun lalu. Namun, ada regulasi yang mengatur antara pajak dan retribusi," ujar Agus.

"Pajak parkir itu sudah ditangani Bapenda, sementara retribusi parkir tepi jalan berbeda lagi pengelolaannya,” sambung Agus.

Ia menjelaskan, untuk pajak parkir di hotel, restoran, dan beberapa kantong parkir besar, Bapenda dinilai sudah cukup optimal.

BACA JUGA:Billboard Bertumpuk Ganggu Wajah Kota, Komisi I DPRD Bandar Lampung Ancam Rubuhkan Reklame Langgar Perda

Namun, untuk retribusi parkir tepi jalan umum yang menjadi kewenangan Dinas Perhubungan, realisasinya masih jauh dari target.

“PAD dari retribusi parkir ini baru sekitar 30 persen dari target. Ini tentu harus menjadi perhatian bersama,” tegasnya.

Agus juga menyinggung rencana pengembangan titik parkir di sejumlah lokasi, seperti kawasan Jalan Juanda dan sekitar Stadion Pahoman.

Namun, realisasinya kembali terkendala regulasi dan keterbatasan anggaran.

Sumber: