Gerbong Mutasi Pemprov Lampung Bergerak, 20 Pejabat Dilantik

RADARLAMPUNG.CO.ID – Gerbong mutasi di lingkungan Pemerintah Provinsi (Pemprov) Lampung kembali bergerak. Sebanyak 20 pejabat yang terdiri dari lima pejabat eselon II, tiga pejabat eselon III, dan 12 pejabat fungsional resmi diroling.

Pelantikan dan pengambilan sumpah jabatan dipimpin langsung Sekretaris Daerah (Sekda) Provinsi Lampung, Marindo Kurniawan, di ruang rapat utama gubernur, Selasa 31 Maret 2026.

Pelantikan ini berdasarkan sejumlah keputusan Gubernur Lampung, di antaranya Nomor 800.1.3.3/919/VI.04/2026 tentang pengangkatan, pemindahan, dan pemberhentian PNS dalam dan dari Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama. 

Kemudian Nomor 800.1.3.3/0909/VI.04/2026 terkait pengangkatan melalui perpindahan ke dalam jabatan fungsional, serta Nomor 800.1.3.3/921/VI.04/2026 tentang pengangkatan dan pemindahan dalam jabatan administrator.

BACA JUGA:Pemprov Lampung Masih 'Surplus' ASN, Rekrutmen CPNS 2026 Tunggu Arahan Pusat

Dalam sambutannya, Marindo Kurniawan menegaskan bahwa rotasi dan promosi jabatan merupakan bagian dari dinamika organisasi sekaligus upaya memperkuat kapasitas kelembagaan.

“Rotasi ini bukan sekadar rutinitas atau formalitas, tetapi langkah strategis untuk mengakselerasi pencapaian arah pembangunan daerah,” tegasnya.

Ia menekankan bahwa para pejabat yang dilantik harus menjadi motor penggerak dalam mewujudkan visi “Bersama Lampung Maju Menuju Indonesia Emas 2045”.

Menurutnya, seluruh proses pengangkatan telah melalui evaluasi, pertimbangan kompetensi, serta perhitungan matang guna menjawab tantangan pembangunan ke depan.

BACA JUGA:Sidang Eksepsi Dugaan Korupsi Proyek SPAM Pesawaran, Dakwaan Jaksa Dipersoalkan

Marindo juga memberikan penekanan khusus kepada masing-masing jenjang jabatan. Kepada pejabat pimpinan tinggi pratama, ia meminta agar mampu berpikir visioner, inovatif, dan responsif serta menjadi problem solver dalam organisasi.

Sementara kepada pejabat administrator, ia menegaskan pentingnya peran sebagai tulang punggung pelaksanaan program. Mereka diminta memastikan pelayanan publik berjalan cepat, efisien, dan bebas dari birokrasi berbelit.

Adapun pejabat fungsional diharapkan dapat mengedepankan profesionalisme dan inovasi sesuai bidang keahlian masing-masing, guna mendukung transformasi birokrasi dan peningkatan kualitas layanan publik.

“Jadikan jabatan ini sebagai amanah yang harus dipertanggungjawabkan, tidak hanya kepada pemerintah dan masyarakat, tetapi juga kepada Tuhan Yang Maha Esa,” pungkasnya.

Sumber: