Sekolah Rakyat Lampung Buka 270 Kuota, Begini Mekanisme dan Cara Pendaftarannya

RADARLAMPUNG.CO.ID — Kuota Sekolah Rakyat milik Pemerintah Provinsi (Pemprov) Lampung tahun anggaran 2026/2027 di kawasan Kota Baru sebanyak 270 siswa.

Kuota tersebut terbagi merata untuk tiga jenjang pendidikan, yakni SD, SMP, dan SMA, masing-masing 90 siswa atau tiga rombongan belajar (rombel) dengan kapasitas 30 siswa per kelas.

Kepala Dinas Sosial Lampung, Aswarodi, menjelaskan bahwa setiap rombel pada tahun ajaran baru ini akan diisi 30 siswa. Artinya, total kuota mencapai 90 siswa per jenjang atau 270 siswa secara keseluruhan.

“Untuk jenjang SD ada 3 rombel, SMP 3 rombel, dan SMA 3 rombel. Masing-masing rombel 30 siswa. Jadi totalnya 270 siswa untuk tahun ajaran 2026/2027,” ujar Aswarodi saat ditemui di DPRD Lampung, Selasa 27 April 2026.

BACA JUGA:Lampung Naik Kelas Dimulai dari Kebijakan Berbasis Riset

Ia menambahkan, khusus jenjang SD, sebagian siswa merupakan kelanjutan dari Sekolah Rakyat rintisan yang akan naik ke kelas dua. 

Sementara kuota kelas satu tetap dibuka di sekolah permanen yang berlokasi di kawasan Kota Baru, Lampung Selatan.

Sekolah permanen tersebut ditargetkan rampung pada 20 Juni 2026 dan mulai beroperasi bertepatan dengan tahun ajaran baru.

Dalam proses penerimaan, Sekolah Rakyat Provinsi Lampung tetap menggunakan mekanisme penjangkauan aktif. Dimana, pendamping Program Keluarga Harapan (PKH) yang akan mendata calon siswa.

BACA JUGA:Dosen Teknokrat Beri Pemahaman Literasi Digital Pada Siswa Pramuka Al Kautsar Lewat Sigma Future Skills

Sasaran utama adalah anak-anak dari keluarga desil 1 dan desil 2 (kelompok ekonomi paling rendah), dengan prioritas bagi mereka yang putus sekolah.

“Arahan dari Menteri Sosial, yang diutamakan adalah anak-anak putus sekolah dari keluarga kurang mampu,” jelas Aswarodi.

Selain masuk kategori keluarga miskin, calon peserta didik juga harus memenuhi sejumlah persyaratan, di antaranya:

1. Mendapat izin dan persetujuan orang tua
2. Bersedia tinggal di asrama Sekolah 
3. Mendapatkan persetujuan orang tua.

Bagi masyarakat yang berminat, pendaftaran tidak dilakukan secara mandiri seperti sekolah umum. 

Sumber: