Pemprov Lampung Perkuat Perluasan Transaksi Digital, QRIS Tumbuh 95,1 Persen

RADARLAMPUNG.CO.ID – Digitalisasi transaksi keuangan di Provinsi Lampung terus menunjukkan tren positif. 

Berdasarkan data Bank Indonesia (BI), transaksi menggunakan Quick Response Code Indonesian Standard (QRIS) di Lampung pada Mei 2026 tumbuh hingga 95,1 persen dibandingkan periode yang sama tahun sebelumnya.

Gubernur Lampung Rahmat Mirzani Djausal menyebut capaian tersebut menjadi sinyal semakin kuatnya transformasi digital di tengah masyarakat.

Menurutnya, penggunaan transaksi non-tunai tidak lagi sekadar mengikuti perkembangan teknologi, tetapi harus menjadi budaya baru yang mampu meningkatkan efisiensi aktivitas ekonomi.

BACA JUGA:Pemkot Bandar Lampung Siapkan Videotron di Pusat Kota, Warga Diajak Nobar Final Piala Dunia 2026

"Pertumbuhan transaksi digital sebesar 95,1 persen merupakan perkembangan yang sangat baik dan menjadi budaya baru yang harus mampu diadaptasi oleh seluruh lapisan masyarakat," kata Mirza saat membuka Siger Smash Padel Tournament 2026 di The Canopy Lampung, Bandarlampung, Minggu 19 Juli 2026.

Ia mengatakan perkembangan transaksi digital menjadi salah satu indikator meningkatnya literasi keuangan masyarakat sekaligus memperkuat ekosistem ekonomi digital di daerah.

Menurut Mirza, keberhasilan tersebut tidak terlepas dari sinergi antara Pemerintah Provinsi Lampung dan Bank Indonesia yang selama ini terus mendorong percepatan digitalisasi melalui Tim Percepatan dan Perluasan Digitalisasi Daerah (TP2DD).

Selain itu, Bank Indonesia juga dinilai konsisten menjadi mitra strategis pemerintah daerah dalam menjaga stabilitas ekonomi, mengendalikan inflasi bersama Tim Pengendalian Inflasi Daerah (TPID), hingga memperluas akses pembiayaan dan pasar bagi pelaku usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM).

BACA JUGA:Hingga 22 Juli 2026, BMKG Maritim Lampung Prediksi Tiga Perairan Ini Berpotensi Gelombang Tinggi

"BI tidak hanya menjalankan fungsi sebagai otoritas moneter, tetapi juga menjadi mitra strategis pemerintah daerah. Bahkan sering menjadi early warning system melalui berbagai masukan, analisis, dan rekomendasi agar kebijakan pemerintah memberikan manfaat yang lebih besar bagi masyarakat," ujarnya.

Mirza menambahkan, digitalisasi transaksi juga harus diikuti dengan penguatan kolaborasi antar lembaga agar manfaatnya semakin dirasakan masyarakat.

Menurutnya, pembangunan tidak dapat dilakukan oleh satu pihak saja, melainkan membutuhkan sinergi pemerintah, dunia usaha, lembaga keuangan, dan masyarakat.

Ia menilai kolaborasi tersebut menjadi modal penting untuk mempercepat terwujudnya Lampung Maju, termasuk melalui penguatan ekonomi digital.

Sumber: