109 Pejabat Pemprov Lampung Dirombak, Ini Rinciannya

RADARLAMPUNG.CO.ID – Pemerintah Provinsi (Pemprov) Lampung melakukan perombakan terhadap 111 pejabat administrator dan pengawas di lingkungan Pemprov Lampung.

Mutasi dan rotasi tersebut tertuang dalam Surat Keputusan Gubernur Lampung Nomor 800.1.3.3/3041/VI.04/2026 tentang Pengangkatan, Pemindahan, dan Pemberhentian Pegawai Negeri Sipil dalam dan dari Jabatan Administrator dan Jabatan Pengawas di lingkungan Pemprov Lampung.

Dalam keputusan tersebut, tercatat 58 pejabat administrator dan 53 pejabat pengawas yang diangkat, dipindahkan, maupun diberhentikan dari jabatannya.

Pelantikan dan pengambilan sumpah/janji jabatan dilakukan di lingkungan Pemprov Lampung. Sambutan Gubernur Lampung Rahmat Mirzani Djausal dibacakan Sekretaris Daerah Provinsi Lampung Marindo Kurniawan.

BACA JUGA:Dorong UMKM Naik Kelas, Kanwil Kemenkum Lampung Gelar Sosialisasi Perseroan Perorangan

Dalam sambutannya, gubernur menegaskan bahwa rotasi dan mutasi bukan sekadar pergantian posisi. Langkah tersebut dilakukan untuk meningkatkan sekaligus mempercepat kinerja organisasi.

“Mutasi dan rotasi ini dilakukan untuk peningkatan dan percepatan kinerja organisasi yang berlandaskan meritokrasi dan evaluasi yang terukur,” kata Mirzani dalam sambutan yang dibacakan Marindo.

Gubernur juga mengingatkan para pejabat yang baru dilantik agar tidak hanya menjalankan rutinitas birokrasi. Setiap kebijakan, program, dan anggaran yang dikelola harus memberikan manfaat yang benar-benar dirasakan masyarakat.

Ia meminta pejabat baru memfokuskan energi dan pikirannya pada hasil kerja serta memastikan pemerintah hadir memberikan solusi atas persoalan yang dihadapi masyarakat.

BACA JUGA:Resmi Menyandang Gelar, 8 Dokter Baru FK Universitas Malahayati Siap Jalani Program Internship

“Jangan sampai ada masyarakat yang mengeluhkan lambatnya respons pemerintah terhadap isu-isu krusial di sekitarnya,” tegasnya.

Menurutnya, Lampung memiliki potensi besar di berbagai sektor, mulai pertanian, pariwisata, kelautan hingga sumber daya alam. Namun, potensi tersebut tidak otomatis menjadi kesejahteraan apabila tidak dikelola aparatur yang kompeten, berintegritas, dan bekerja keras.

Karena itu, pejabat yang mendapat amanah baru diminta bekerja penuh tanggung jawab, inovatif, dan efektif. Kolaborasi lintas sektor juga harus diperkuat untuk menciptakan terobosan dalam penyelenggaraan pemerintahan.

“Laksanakan tugas yang baru dengan penuh semangat, tanggung jawab, dan tanpa mengeluh. Berpikirlah secara inovatif dan efektif untuk menciptakan terobosan-terobosan baru,” ujarnya.

Sumber: