849 PPPK Paruh Waktu Pemprov Lampung Bakal Dialihkan ke Pusat

849 PPPK Paruh Waktu Pemprov Lampung Bakal Dialihkan ke Pusat

Kepala BKD Lampung Rendi Reswandi.---Foto: Prima Imansyah Permana/ Radarlampung.co.id.---

RADARLAMPUNG.CO.ID – Sebanyak 849 Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) di lingkungan Pemerintah Provinsi (Pemprov) Lampung bakal dialihkan tanggung jawab penganggarannya kepada pemerintah pusat.

Jumlah tersebut terdiri dari 605 tenaga guru dan 224 tenaga teknis operasional. Pengalihan ini masih dalam proses pembahasan, terutama menyangkut mekanisme penggajian dan pengaturan anggaran.

Kepala Badan Kepegawaian Daerah (BKD) Lampung, Rendi Reswandi mengatakan, PPPK yang masuk dalam skema pengalihan tersebut merupakan PPPK paruh waktu di lingkungan pendidikan.

Meski tanggung jawab anggarannya beralih ke pemerintah pusat, status kepegawaian mereka sebagai PPPK.

BACA JUGA:Spesifikasi Lengkap Infinix XBOOK 14 Neo: Bodi Aluminium 1,2 Kg, Layar WUXGA, hingga Fitur Folax AI

"Status kepegawaiannya tetap PPPK. Untuk penuh waktu paruh waktu nanti pastinya. Tetapi skema penganggaran dan pertanggungjawabannya beralih ke pusat," kata Rendi, Selasa 17 November 2026.

Dia menjelaskan, proses penataan masih dikoordinasikan bersama Badan Kepegawaian Daerah (BKD) dan Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) untuk memastikan pengaturan anggaran pada tahun mendatang.

Di sisi lain, Pemprov Lampung masih memaksimalkan alokasi formasi CPNS dan PPPK tahun 2024. Sementara untuk seleksi CPNS berikutnya, pemerintah daerah masih menunggu kebijakan pemerintah pusat.

"Informasinya saat ini masih berpusat di kementerian. Kita masih menunggu kebijakan apakah seleksi juga akan dilaksanakan di tingkat daerah," ujarnya.

BACA JUGA:Simak, Cara Mudah Update Data BSU 2026 Lewat HP Sebelum Ditutup

Rendi menyebutkan, jumlah ASN Pemprov Lampung saat ini mencapai 24.890 orang. Terdiri dari 12.151 PNS dan 12.738 PPPK.

Sementara itu, terkait pegawai yang memasuki masa pensiun tahun ini, penghitungannya masih dikoordinasikan dengan BPKAD untuk disesuaikan dengan kemampuan belanja pegawai.

Menurutnya, sebagian besar pegawai yang pensiun berasal dari sektor pendidikan. Sedangkan dari organisasi perangkat daerah teknis jumlahnya relatif sedikit sehingga dampaknya terhadap kebutuhan formasi ASN secara keseluruhan tidak terlalu besar.(*)

Cek Berita dan Artikel lainnya di Google News

Sumber:

Berita Terkait