6.636 Jamaah Haji Asal Lampung Terancam Gagal Berangkat

RADARLAMPUNG.CO.ID - Kementerian Dalam Negeri Arab Saudi menyatakan, hanya ada 11 negara yang dapat masuk ke Arab Saudi per 30 Mei 2021. Akan tetapi Indonesia tidak termasuk di dalamnya. Tentu itu dapat berpengaruh dengan keberangkatan Jama\'ah Haji Indonesia 2021. Adapun, 11 negara yang diperbolehkan masuk tersebut adalah Uni Emirat Arab (UEA), Jerman, Amerika, Irlandia, Italia, Portugal, Inggris, Swedia, Swiss, Perancis, dan Jepang. Negara tersebut diizinkan masuk ke wilayah Kerajaan Arab Saudi atas dasar pertimbangan keberhasilan pemerintah mereka dalam menjaga stabilitas situasi epidemik dan efektifitas mereka dalam mengendalikan pandemi Covid-19 di masing-masing negara. Kepala Bidang Penyelenggara Haji dan Umrah Kantor Wilayah Kementerian Agama (Kanwil Kemenag) Provinsi Lampung Ansori F. Citra mengatakan, pihaknya tetap menunggu kabar resmi dari pemerintah pusat (Kemenag) tentang kepastian keberangkatan jama\'ah haji. \"Karena, kita belum tahu sampai kapan batas waktu pelarangan itu. Jadi kita tetap menunggu keputusan resmi pemerintah. Nanti akan dibahas bersama Kemenag dan Komisi VIII,\" ujarnya kepada Radarlampung.co.id, Selasa (1/6). Pembahasan nanti, lanjutnya termasuk jika beberapa hari kedepan Arab Saudi mengizinkan Indonesia dan ada quota haji untuk Indonesia. \"Akan dipertimbangkan juga ketersediaan waktu untuk kita. Memadai atau tidak,\" tuturnya. Diketahui, ada 6.636 jama\'ah haji Lampung tahun 2020 yang telah melunasi biaya dan dijadwalkan berangkat tahun 2021 ini setelah tahun lalu tidak ada pemberangkatan karena Pandemi Covid-19. \"Yang 2021 adalah jama\'ah yang harusnya berangkat 2020. Total yang sudah melunasi 6.636 jama\'ah,\" ungkapnya. Ia pun mengatakan, jika normal, keberangkatan jama\'ah haji secara nasional mulai berangkat 15 Juni mendatang, untuk kloter awal nasional. \"Ya (6.636 jama\'ah terancam gagal berangkat jika tidak ada izin masuk,red),\" ucapnya. Ansori berharap ada keputusan dan sikap terbaik terkait pemberangkatan haji tahun 2021 ini. \"Ya pokoknya nunggu keputusan resmi dari pusat ya. Mudah-mudahan bisa mengambil sikap atau keputusan terbaik,\" ungkapnya. (pip/wdi)