RADARLAMPUNG.CO.ID - Pemerintah Kota (Pemkot) Bandarampung saat ini tengah intensif melakukan penertiban kepada pelaku usaha, terkait pengoptimalan tapping box maupun tunggakan pajak. Diketahui, saat ini ada 500 unit tapping box yang tersebar di restoran, hotel, maupun tempat hiburan di Kota Tapis Berseri, serta tengah diusulkan penambahan 200 unit lagi ke Bank Lampung. Alat perekam transaksi itu berdampak untuk peningkatan Pendapatan Asli Daerah (PAD) Pemkot setempat. Kepala Badan Pengelola Pajak dan Retribusi Daerah (BPPRD) Bandarlampung Yanwardi mengatakan, pemasangan tapping box di tempat makan saat ini masih diutamakan kepada pelaku usaha yang telah permanen dengan membuka ruko maupun toko, yang setoran pajaknya di atas Rp1 juta per bulan. Namun, dirinya tidak menutup kemungkinan pedagang emperan atau lesehan seperti pecal lele dan sejenisnya yang memiliki omset tinggi pun akan dipasang alat perekam transaksi yang digagas KPK RI itu. \"Barang kita ini kan masih terbatas, dari sekian ribu tempat usaha baru ada 500 alat. Sehingga alat tersebut masih dipasang ke tempat-tempat yang memiliki pajak di atas Rp1 juta per bulan,\" ujarnya saat ditemui di area Gedung Semergo, Kamis (24/6). Untuk pedagang kaki lima atau emperan, ia mengatakan tetap akan di bidik kedepan. Sebab, menurut Yanwardi pedagang kaki lima juga ada yang memiliki omset yang tinggi. \"Secapatnya kita target juga pedagang kaki lima. Tapi kita kompromikan dulu. Sebenarnya itu dari dulu sudah diwacanakan tapi belum terealisir,\" ungkapnya. Sehingga dirinya mengimbau untuk tidak ada kecemburuan antara pengusaha terkait pemasangan tapping box. \"Alat masih terbatas, Nanti kena juga (pedagang emperan, red),\" terangnya. Ditanya terkait tindak lanjut penyegelan tujuh tempat usaha, Rabu (23/6) lalu, Yanwardi mengatakan sudah ada beberapa yang mengurus, seperti Soto Sedap Hj. Widodo, Mbak Mar, dan Gaaram. \"Soto Sedap sudah buka, Mbak Mar lagi ngurus, Gaaram sudah buka, mereka sudah nyicil tunggakannya dua kali bayar. Nah, RM Sederhana belum karena fakta integeritasnya belum ditandatangani. Kalau tiga hotel, belum semua,\" terangnya. (pip/sur)
Kategori :