radarlampung.co.id-Program utama Gubernur Lampung Arinal Djunaidi dan Wakil Gubernur Lampung Chusnunia, Kartu Petani Berjaya (KPB) semenjak setahun terakhir sejak 12 Juni 2019 tahun lalu keduanya dilantik, kini telah mulai di implementasikan. Pada implementasi tahap satu, dari data terakhir per 10 Juni malam diketahui ada sedikitnya tujuh kabupaten/kota telah terdata didalam 12 kecamatan, 50 desa, 265 kelompok tani (poktan), 7235 NIK (petani), 5.133,75 hektar lahan. Dengan komoditi padi, cabai dan jagung. Ketua Tim KPB, M. Yusuf S. Barusman mengatakan jumlah tersebut masih bisa terus bertambah. Karena pendataan saat ini juga di-update oleh sistem. Di mana ada penambahan setiap harinya. Dari data per 10 Juni, implementasi tahap 1 berada di tujuh kabupaten/kota diantaranya Pringsewu dengan 49 poktan, 1211 NIK dan 551,75 Ha petani padi. Di Tanggamus diikuti 4 poktan, 101 NIK, di 200 Hektar padi. Lampung Selatan diikuti 64 poktan dengan 1664 NIK dan 1758 hektar padi. Pesawaran 22 poktan dan 724 NIK, kemudian berada di 556 Hektar komoditi cabai dan padi. Lampung Tengah ada 36 poktan, 291 NIK di 422 Hektar padi dan jagung, Lampung Timur di 30 Poktan, 720 NIK, 520 Hektar padi, Metro 60 poktan 2524 NIK 1126 Hektar komoditi padi. \"Sehingga totalnya, 12 kecamatan, 50 desa, 265 poktan 7235 NIK, 5.133,75 hektar. Dengan Komoditi padi, cabai jagung. Untuk Cabai baru 50 hektar namun ada kemungkinan penambahan sekitar 600 hektar,\" tambahnya. KPB yang kini bisa diakses melalui aplikasi di android ini membuat penambahan petani yang bergabung setiap hari terus bertambah. Bagi petani yang sudah berhasil masuk dalam KPB dalam implementasi tahap awal ini, bisa langsung memanfaatkan teknologi yang di hadirkan demi mempermudah petani dalam ketersediaan benih, pupuk dan keperluan petani lainnya. \"Sudah berjalan 7000an petani itu sudah jalan, sudah masuk sistem. Jadi artinya dia sudah terecord apa yang sudah dilakukan. Sehingga apa yang diharapkan akhir Juni ini 10 ribu, dan akhir tahun bisa mencapai 100 ribu, tapi memang jadwal tanam beda namun pada prinsipnya data berkembang terus,\" tambah Yusuf. Namun untuk pengaplikasian masing-masing desa bisa berbeda jadwal. Karena dipengaruhi masa tanam di masing-masing daerah. Didalam aplikasinya juga, berbeda dengan e-commerce yang ada saat ini. Karena kalau e-commerce seperti Bukalapak, Tokopedia, atau yang lainnya merupakan aplikasi sistem terbuka dan sebagai pembeli punya kendali atas diri sendiri kapan membeli. Namun kalau KPB bagi yang telah terdata menjad anggota harus mengikuti keputusan Teknologi. \"Jadi nantinya ada rutnya sesuai yang dibutuhkan, misalnya dibutuhkan Rp10 juta. Maka dia harus setor maka akan bertransaksi otomatis. Namun kita berikan sepenuhnya kepada petani,\" tambahnya. Contohnya, jika petani harus membeli 70 kg pupuk dengan biaya Rp1 juta artinya harusnya disiapkan jangan sampai dipakai kepentingan. Namun dia pending atau beli sedikit padahal tidak sesuai dengan rekomendasi teknologi. Sementara kalau dia akan membeli melalui billing sistem kalau di aplikasi namanya kios. Bayangkan jika didalam desa petani tidak beli bersama-sama kios ini bingung. Karena dia harus membeli 6 sampai 8 ton baru kios bisa beli ke distributor. Begitu juga saat beli distributor ke pabrikan. Keterlambatan bisa terjadi karena petani membuat keputusan tidak serempak karena membebaskan petani memutuskan. \"Maka dengan KPB ini tidak bisa, petani nggak boleh (menunda) dan harus serempak karena kan kebutuhannya kita jamin langsung distributor dan pabrikan. Karena kalau sudah serempak dan dibayar diluan tidak ada catatan keterlambatan. Bisa juga petani dapat harga non subsidi dengan mudah,\" lanjutnya. Begitu juga dengan bantuan. Karena KPB tidak memakai APBN dan APBD Lampung. Namun justru program pemerintah yang menggunakan APBN dan APBD bisa menggunakan sistem ini untuk optimalisasi nya. \"Jadi misalnya ada program subsidi bibit, ya kita rekomendasikan aplikasinya. Demikian juga beasiswa, kita kan punya data base profil petani sehingga tepat sasarannya,\" tandasnya. (rma/wdi)
Kategori :