radarlampung.co.id - Komisi IV DPRD Pesawaran menilai kinerja Dinas Kesehatan dalam menangani pencegahan dan penularan virus Corona (Covid-19) kurang maksimal.
\"Kita maunya, dinas itu memberikan laporan ke pimpinan apa adanya. Sesuai dengan fakta yang terjadi di bawah. Kalau memang APD itu belum ada, bilang saja belum ada. Jangan sebaliknya. Memberikan laporan asal bapak senang. Padahal kenyataannya belum terlaksana. Ini kan, nggak bener,\" tegas Sekretaris Komisi IV Aria Guna dalam hearing dengan Dinas Kesehatan Pesawaran, Senin (6/4).
Aria mengungkapkan, fakta terungkap saat dirinya bersama Ketua DPRD M. Nasir dan Wakil Bupati Eriawan melakukan bhakti sosial serta kunjungan ke sejumlah fasilitas kesehatan di Gedongtataan.
Pada rapat Gugus Tugas Percepatan Penanganan Covid-19, Selasa (31/3), Dinas Kesehatan Pesawaran menyampaikan laporan telah membagikan alat pelindung diri (APD) lengkap untuk tenaga medis di puskesmas. Namun ini tidak sesuai kenyataan di lapangan.
\"Masalah APD ini pernah kita pertanyakan. Pengakuan kadisnya, semua APD sudah dibagi ke puskes. Tetapi kenyataannya setelah kita turun, ada pengakuan dari tenaga medis, mereka belum terima. Memang secara teknis kita tidak tahu. Sebab jeda dua hari dari pengakuan kadis tertanggal 31, bantuan belum sampai,\" urainya.
Terpisah, Kepala Dinas Kesehatan Harun Tri Djoko tetap membantah temuan anggota DPRD. Ia menegaskan APD yang dimaksud sudah dibagikan ke seluruh puskesmas per tanggal 31 Maret
\"Ini cuma masalah komunikasi saja antara yang menerima dengan pimpinan. Terkait hal ini saya sudah panggil beberapa puskes dan APD itu sudah kita bagi per tanggal 31. Bukti tanda terimanya ada kok. Jadi itu hanya masalah komunikasi antara yang menerima dan memberikan. Makanya perlu dibangun komunikasi, jangan sampai terputus di satu institusi,\" kata Harun.
Terkait adanya pengakuan bahwa APD yang digunakan saat ini dibeli menggunakan anggaran secara mandiri, Harun juga membantahnya.
\"Nggak ada cerita mereka itu beli APD pakai dana pribadi. Makanya saya katakan, puskes itu punya anggaran BLUD. Mereka bisa beli langsung dengan dana itu dan boleh. Tidak masalah,\" sebut dia. (ozi/ais)