radarlampung.co.id - Gubernur Lampung Arinal Djunaidi mengungkapkan, penyerahan Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) APBN Tahun 2020 dan Alokasi Transfer ke Daerah dan Dana Desa (TKDD) telah diserahkan Presiden kepada Gubernur pada 14 November 2019 yang lalu di Istana Negara.
Selanjutnya sudah menjadi tugas Gubernur selaku Wakil Pemerintah Pusat di daerah untuk melaksanakan penyerahan DIPA APBN kepada seluruh Satuan Kerja dan Instansi Vertikal di Provinsi Lampung dan Pemerintah Kabupaten/kota.
Hal itu dikatakan Arinal saat menghadiri penyerahan langsung DIPA kementerian/lembaga dan daftar alokasi transfer daerah dan dana desa 2020 yang digelar Kanwil Ditjen Perbendaharaan Lampung di Novotel Lampung, Kamis (21/11).
Menurut Arinal, mengalirnya dana APBN ke Pemda di Provinsi Lampung menjadi stimulan penting untuk pembangunan.
\"Alokasi untuk Provinsi Lampung dalam DIPA APBN pada awal Tahun Anggaran 2020 sebesar Rp10,76 triliun. Jika dibandingkan dengan alokasi dana APBN tahun 2019 sebesar Rp9,971 triliun maka alokasi untuk tahun 2020 ini mengalami peningkatan sebesar Rp790 miliar atau 7,92 perseb,” beber Arinal.
Arinal mengatakan dukungan alokasi dari APBD Lampung 2020 ditetapkan sebesar Rp7,8 Triliun, sehingga kapasitas fiskal di Provinsi Lampung dari APBN dan APBD Provinsi adalah sebesar Rp18,45 Triliun.
Menurutnya, kekuatan fiskal ini belum termasuk APBD Kabupaten/Kota yang secara total diperkirakan sebesar Rp24,77 Triliun. Sehingga total kekuatan fiskal Pemerintahan di Lampung pada tahun anggaran 2020 mencapai lebih kurang Rp 43,23 Triliun.
\"Jumlah ini meningkat sebesar 4,19 persen dari tahun sebelumnya yang sebesar Rp41,52 Triliun. Maka kekuatan fiskal tersebut tentunya sangat kita harapkan dapat menjadi stimulan dalam proses pembangunan yang tidak hanya dilakukan oleh Pemerintah, tetapi oleh seluruh masyarakat terutama menggerakkan investasi dari kalangan swasta,\" tandasnya.
Dengan begitu, Arinal berharap hasil pembangunan yang diinterpretasikan melalui Indikator Nilai Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) dapat terus meningkat dan dirasakan manfaatnya oleh seluruh masyarakat secara merata.
Kattena itu untuk mencapai hal tersebut diperlukan berbagai upaya untuk terus membangun sinergi antara program Pemerintah Pusat, Pemprov dan Pemerintah Kabupaten/Kota.
\"Upaya membangun sinergi ini dapat dilakukan melalui forum-forum koordinasi dalam penyusunan perencanaan dan pelaksanaan pembangunan di setiap tingkat kelembagaan. Sehingga program pembangunan dilaksanakan yang benar-benar dapat saling mengisi, saling mendukung, dan mampu dalam masyarakat,\" harapnya.
Pemerintah Pusat juga, sambung Arinal, telah menetapkan 5 Prioritas kerja 2019-2024. Salah satunya adalah APBD atau APBN yang fokus dan tepat sasaran.
Atas dasar itulah, melalui Rencana Kerja Pemerintah Tahun 2020 dengan Tema Peningkatan Sumber Daya Manusia (SDM) untuk Pertumbuhan Berkualitas, pihaknya telah meletakkan beberapa prioritas pembangunan mulai pembangunan Manusia dan Pengentasan Kemiskinan; Infrastruktur dan Pemerataan Wilayah; peningkatan Nilai Tambah Sektor Riil, Industrialisasi dan kesempatan Kerja; Ketahanan Pangan, air, Energi dan Lingkungan Hidup serta Stabilitas Pertahanan dan Keamanan.
“Maka Pemerintah Provinsi Lampung telah menetapkan tema Pembangunan Tahun 2020 yang bertajuk Meningkatkan kualitas Sumber Daya Manusia dan Melanjutkan Pembangunan Ekonomi Untuk Mengurangi Kemiskinan. Di mana saat ini dengan fokus pembangunan pada pencapaian Standar Pelayanan Minimal (SPM) pembangunan infrastruktur, pertanian dalam arti luas , penciptaan lapangan kerja, reformasi birokrasi, serta pembangunan berkelanjutan dan mitigasi bencana,” pungkasnya.(rma/kyd)