RADARLAMPUNG.CO.ID - Konflik gajah dan manusia yang terjadi hampir setiap tahun di Kecamatan Suoh dan Bandarnegeri Suoh (BNS), Lampung Barat belum juga ada solusi.
Bupati Parosil Mabsus mengambil langkah meminta bantuan Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (LHK) hingga Komisi IV DPR RI untuk menyelesaikan masalah tersebut.
Ini menjadi poin dalam rapat yang dipimpin Parosil Mabsus bersama Forkopimda, Balai Besar Taman Nasional Bukit Barisan Selatan (BB-TNBBS) Wilayah II Liwa dan Dinas Kehutanan (Dishut) Lampung melalui Kelompok Pengelola Hutan (KPH) serta Komisi II DPRD Lambar.
Kabag Protokol dan Komunikasi Pimpinan Sekretariat Pemkab Lambar Mazdan Bakri mengungkapkan, konflik gajah yang terjadi di Suoh dan BNS mengundang keprihatinan pemerintah daerah.
Karena itu, secara khusus Bupati Parosil Mabsus mengundang jajaran Forkopimda untuk membahas persoalan tersebut.
\"Berdasar hasil rapat, salah satu poin adalah, pemerintah daerah akan meminta bantuan kementerian dan Komisi IV DPR RI untuk mendorong penyelesaian konflik gajah yang terjadi hampir setiap tahun,\" kata Mazdan Bakri.
Menurut Mazdan, konflik gajah telah menimbulkan banyak kerugian bagi masyarakat. Mulai dari materi akibat rumah dirusak, tanaman habis, hingga terhambatnya roda perekonomian akibat masyarakat tidak bisa melakukan aktifitas di kebun seperti biasanya.
\"Semoga kedepannya konflik gajah ini bisa segera menemukan solusi. Misalkan kawanan gajah direlokasi ke tempat lain atau jalan lain sehingga konflikbisa segera berakhir,\" pungkasnya. (nop/ais)