Kukuhan Lima Pjs.Bupati, Ini Pesan Gubernur

  radarlampung.co.id - Pemerintah Provinsi (Pemprov) Lampung mengukuhkan 5 pejabat sementara (Pjs) bupati yang akan mulai menjalani masa cuti, di Balai Keratun, Kantor Gubernur Lampung, Sabtu (26/9). Dalam kesempatan tersebut, diserahkan pula surat pelaksana tugas kepada Plt. Bupati Pesawaran. Pengukuhan ini dilakukan berdasarkan Surat Keputusan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia (RI) nomor 131.18-2910 Tahun 2020, nomor 131.18-2915 Tahun 2020, nomor 131.18-2916 Tahun 2020, nomor 131.18-2917 Tahun 2020, dan nomor 131.18-2964 Tahun 2020. Adapun ke-5 pejabat yang terpilih dan resmi dikukuhkan, antara lain Kepala Dinas Komunikasi Informatika dan Statistik (Diskominfotik) A.Chrisna Putra sebagai Pjs. Bupati Pesisir Barat, Kepala Dinas Bina Marga dan Bina Konstruksi (BMBK) Mulyadi Irsan sebagai Pjs. Bupati Way Kanan. Kemudian, Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan (Disdikbud) Sulpakar sebagai Pjs.Bupati Lampung Selatan, Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) Fredy sebagai Pjs. Bupati Lampung Timur. Serta Kepala Inspektorat Adi Erlansyah sebagai Pjs. Bupati Lampung Tengah. Sedangkan, penyerahan surat pelaksana tugas (Plt) Bupati Pesawaran kepada Eriawan yang sebelumnya m njabat sebagai Wakil Bupati Pesawaran. Ditemui usai pengukuhan, Gubernur Lampung, Arinal Djunaidi mengatakan, dalam pengukuhan tersebut, dirinya hanya menekan dua hal penting untuk dijalankan oleh pada Pjs. Bupati. Yakni suksesnya pelaksanaan Pilkada dan terkendalinya covid-19 di masing-masing kabupaten yang dipimpin. “Ini (tugas, red) berat karena pilkada tetap orientasinya mengundang banyak massa. Tapi di sinilah dituntut kecerdasan kita dalam melaksanakan tugas itu,” katanya kepada awak media. Dia juga mengatakan, saat ini Lampung masih dalam posisi darurat kesehatan. Hal yang terpenting, yakni menjaga kestabilitasan daerah dan pengendalian covid-19 dengan baik. “Karena sebelum ini kita tau Lampung menjadi provinsi terbaik penanganan covid-19. Jangan sampai dengan hadirnya Pilkada ini menjadi persoalan baru atau malah menimbulkan klaster-klaster baru,” katanya. Dirinya juga meminta kepada para Pjs. Bupati agar di dalam menjalankan tugas-tugas tersebut, dapat pula menemukan potensi wilayah dalam rangka mengembangkan ekonomi kerakyatan. “Sehingga yang sudah di data bisa menjadi prioritas karena bagaimana pun dampak covid-19 ini bermuaranya pada situasi ekonomi,” pungkasnya. (Ega/yud)