Lamtim Raih Penghargaan Dari Kementrian Keuangan

Radarlampung.co.id - Lampung Timur patut berbangga. Sebab, Lamtim menjadi salah 1 dari 365 kabupaten di Indonesia yang meraih penghargaan dari Kementrian Keuangan Republik Indonesia. Penghargaan ini disampaikan Menteri Keuangan Sri Mulyani saat memimpin Rapat Kerja Nasional (Rakernas) Akutansi Pelaporan Keuangan Pemerintah tahun 2021 secara vidio conference, Selasa (14/9). Bupati Lamtim M. Dawam Rahardjo diwakili Asisten III Wan Ruslan Abdul Gani usai mengikuti vidio conference menjelaskan, penghargaan dari Kementrian Keuangan diberikan karena Lamtim berhasil meraih opini wajar tanpa pengecualian (WTP) atas laporan keuangan pemerintah daerah tahun 2020. \"Keberhasilan meraih WTP berkat kerja keras seluruh jajaran dalam mengelola serta menyampaikan laporan keuanganbyang transparan dan dapat dipertanggung jawabkan,\" jelas Wan Ruslan usai mengikuti vidio conference di Aula Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah (BKPPD) Lamtim. Lebih lanjut dijelaskan, melalui penghargaan itu diharapkan dapat semakin meningkatkan kinerja jajaran Pemkab Lamtim dalam pengelolaan keuangan. \"Kami akan terus berupaya agar laporan keuangan pemerintah daerah tahun ini kembali meraih WTP untuk yang ke empat,\" harap Wan Ruslan didampingi Kepala Badan Pengelola Kuangan dan Aser Daerah Lamtim Mansyur Syah, Kepala Bidang Akuntansi dan Pelaporan Agung Prasetyo Utomo, Kasubbid Akuntansi Yoana F Murniati serta Operator Zoom Meeting Rahma Sweda Asmara. Ditambahkan, opini WTP merupakan salah satu dasar Kementrian Keuangan dalam menyalurkan dana insentif daerah (DID). Menurutnya, tahun 2021 ini Lamtim mendapat alokasi DID sebesar Rp30 miliar. Itu atas keberhasilan Lamtim meraih opini WTP atas laporan keuangan pemerintah daerah tahun 2019. \"Semoga, atas keberhasila meraih WTP tahun 2020, pada tahun 2022 mendatang DID untuk Lamtim meningkat,\" harap Wan Ruslan. Diketahui, pada Rakernas tersebut Kementrian Keuangan memberikan penghargaan terhadap daerah yang meraih predikat opini WTP Tahun 2020, WTP 5 kali berturut turut, WTP 10 kali berturut turut dan WTP 15 kali berturut turut dari Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) Republik Indonesia. (wid/sur)