Bahas Penanganan Konflik Gajah di Provinsi

RADARLAMPUNG.CO.ID - Penanganan konflik gajah yang terjadi di Kecamatan Suoh dan Bandarnegeri Suoh lebih dari satu bulan terakhir, menjadi perhatian serius Pemkab Lampung Barat. Sebagai tindaklanjut surat yang dikirim ke Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutananan (KLHK), kebijakan penanganan kini bergulir ke Pemerintah Provinsi Lampung. Di samping itu, upaya lain terus dilakukan Pemkab Lambar sebagaimana komitmen Bupati Parosil Mabsus dalam menangani konflik gajah dan manusia. Sekretaris Kabupaten (Sekkab) Lambar Akmal Abdul Nasir mengatakan, penanganan konflik gajah di Suoh dan BNS bakal dibahas pada rapat koordinasi yang akan digelar bersama lintas sektoral di Dinas Kehutanan (Dishut) Lampung, Rabu (22/9). \"Tentunya penanganan konflik gajah Suoh memerlukan dukungan semua pihak. Rencananya besok akan digelar rakor di provinsi. Hadir dari Pemkab Lambar, Pesisir Barat, Tanggamus, Dishut Lampung, Balai Besar TNBBS, SDA Bengkulu dan pihak lain,\" kata Akmal di ruang kerjanya, Selasa (21/9). Fokus utama dalam rakor tersebut adalah membahas soal solusi yang akan dipilih dalam rangka menghentikan konflik yang kerap terjadi setiap tahunnya, dan telah berdampak besar terhadap perekonomian masyarakat. \"Apa solusi terbaik untuk menghentikan konflik gajah dan manusia tersebut. Pembahasan ini sebagai tindak lanjut surat pak bupati ke Kementerian LHK beberapa waktu lalu,\" ujarnya. Menurut Akmal, ada dua hal yang bisa dilakukan dalam penanganan konflik gajah. Yakni relokasi atau disiapkan makanan di hutan, termasuk masyarakat tetap menjaga tanaman pisang atau menanam pisang dipinggiran lahan garapan, sehingga konflik yang kerap terjadi bisa lebih dipersempit. \"Solusi mana yang akan diambil, itu menunggu hasil rapat. Tentunya diharapkan ada solusi terbaik,\" tandasnya. (nop/ais)