RADARLAMPUNG.CO.ID - Tampaknya warga sudah gerah dengan adanya politik uang dalam pelaksanaan pemilihan kepala daerah. Salahsatunya ditunjukkan masyarakat Gunung Sulah, yang memasang banner di sekitaran bundaran di Jl. Urip Sumoharjo. Banner tersebut berisikan tulisan \"Kami Warga Kelurahan Gunung Sulah Menolak Politik Gula dan Uang!!!Bawa Kembali...!!! Tobat Woy...!!!Ingat Pemberi dan Penerima ada Pidana dan Masuk Neraka!!!\" Beberapa waktu lalu, Bandarlampung paling pertama mendeklarasikan kelurahan anti politik uang. Tepatnya di Kecamatan Panjang. Namun, dinilai yang menjadi fokus adalah tidak hanya politik uang, akan tetapi bagaimana antisipasi politik birokrasi. Pengamat Politik dan Pemilu Fisip Unila Dr. Robi Cahyadi Kurniawan mengatakan, maraknya spanduk mengatasnamakan warga kelurahan sekitar di Bandarlampung perlu diapresiasi. Hal tersebut lantaran untuk mengingatkan masyarakat agar jangan memilih calon yang bermain uang, barang, atau janji politik. \"Berdasarkan pantauan saya ada beberapa spanduk yang sudah terpasang, seperti di Gunung Sulah, Telukbetung, Sukarame, bahkan dua spanduk di Darussalam Langkapura, \" ucapnya kepada Radar Lampung, Senin (30/12). Roby melanjutkan, maraknya spanduk ini selain perlu diapresiasi, juga sebagai tamparan kepada penyelenggara, khususnya KPU dan Bawaslu Bandarlampung yang telat bergerak meminimalisir atau mengingatkan warga bahaya politik uang. \"Hal ini menjadi salahsatu dari lima masalah menjelang pilkada 2020 verdasarkan indeks kerawanan Pemilu, \" kata dia. Namun, dia menilai menurut analisanya di empat titik spanduk banner tersebut memiliki bentuk, warna, pola tulisan, bahkan kanvas yang sama. Hanya berbeda tulisan tempat. \"Saya menilai, bukti ini mengindikasikan bisa saja spanduk dibuat salah satu kandidat calon wali kota yang akan bertarung di Pilwakot Bandarlampung 2020 mendatang,\" kata dia. Namun dia menilai kerawanan kecurangan pilkada tidak hanya sebatas politik uang. Akan tetapi ada beberapa hal lain. \"Ada lima hal yang perlu diwaspadai menjelang pilkada, netralitas penyelenggara, netralitas ASN, politik uang, politik identitas, dan sebaran berita bohong di media sosial, itu,\" tegasnya. Sementara, Ketua Bawaslu Bandarlampung Candrawansyah mengapresiasi sikap masyarakat terkait penyuaraan anti politik uang. Dia mengaku pihaknya juga sudah menyosialisasikan anti politik uang di setiap kecamatan. \"Kami sudah share di setiap kecamatan, tapi memang belum masif,\" ucapnya. Candra melanjutkan, pihaknya juga mengaku tidak hanya fokus dalam politik uang saja. Akan tetapi bakal menekankan politik birokrasi. Hal tersebut lantaran Bandarlampung juga dinilainya rentan terhadap terjadinya politik birokrasi. \"Nanti kita akan sosialisasi tentang netralitas birokrasi juga. Di awal November kemarin kita juga keliling ke semua kecamatan untuk sosialisasi netralitas ASN. Nah, besok surat kami sudah melayang ke Pemkot (Wali Kota dan Wakil) dalam rangka tidak boleh menggerakkan birokrasi untuk kepentingan pencalonan,\" ucapnya. (abd/sur)
Kategori :