radarlampung.co.id- Warga yang bermukim di kelurahan Waydadi, Bandarlampung, diperbolehkan membayar tunai ataupun mencicil tanah yang merupakan aset Pemprov Lampung tersebut mulai tahun depan.
Sekprov Lampung Fahrizal Darminto menyatakan, dalam hal ini kedua belah pihak, baik Penprov maupun nasyarakat ingin meniliki kepastian hukum.
“Mereka (masyarakat) sudah berdomisili dan memiliki rumah disana, kemudian Pemprov Lampung juga mengusahakan jangan sampai aset yang tercatat di Provinsi Lampung, tapi dikusai pihak lain. Karena itu kita buka (ganti rugi lahan) dan akan kita siapkan regulasinya. Sehingga mereka bisa membayar sesuai dengan perhitungan harga pasar,\" kata Fahrizal Darminto di kantornya, Selasa (26/11).
Ia melanjutkan, bagi masyarakat yang belum memiliki kemampuan membayar lahan, namun ingin membayar bisa dilakukan dengan mencicil. Bahkan, Pemprov Lampung siap mengakomodir dengan bekerjasama dengan bank.
\"Ya jadi nanti bagi masyarakat yang belum mampu bisa dicicil, mungkin nanti bekerjasama dengan bank. Jadi nanti warga bisa mencicil pada bank, bank melunasi ke Pemda sehingga mereka bisa memiliki tanahnya secara legal,\" ujarnya.
Untuk target pendapatan, Fahrizal mengaku masih mengkalkulasikan hingga saat ini. Untuk Rp79 miliar yang sudah masuk dalam target Pendapatan di 2020 dari Waydadi, Sabah Balau dan Jalan Pramuka. \"Tapi ini bisa bertambah, kalau progresnya bagus ya di APBPD 2020 akan kita tambah,\" lanjutnya.
Sementara itu, Karo Perlengkapan dan Aset Setprov Lampung Yuda Setiawan mengungkapkan, lahan yang asetnya milik Pemprov Lampung ini sedang masa konsultasi ke Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) untuk menentukan bagian aset mana yang akan dilepas lebih dahulu ke warga.
\"Tapi akan kami konsultasi kan ke BPKP terkait bagaimana mekanismenya. Jadi nanti ada skala prioritas. Dulu pernah dilakukan apprasial (penilai) namun sudah lewat waktu. Nah mekanisme pelepasan aset yang terbaik baru akan kami konsultasikan,\" tambahnya. (rma/kyd)