Mad Hasnurin Beber Program Penanggulangan Kemiskinan

Selasa 04-01-2022,15:00 WIB
Editor : Alam Islam

RADARLAMPUNG.CO.ID - Pemerintah Kabupaten Lampung Barat melaksanakan sejumlah program untuk penanggulangan kemiskinan. Antara lain penyediaan Biaya Penyelenggaraan Pendidikan Merata (BPPM), jaminan kesehatan penduduk miskin di luar kuota dan Jampersal. Kemudian rehabilitasi rumah tidak layak huni, bantuan sembako untuk lansia, ibu hamil dan balita dari keluarga kurang mampu, pelatihan serta stimulan untuk KUBE. \"Seluruh kebijakan yang dilakukan oleh pemerintah daerah dalam rangka penanggulangan kemiskinan hanya akan memberikan dampak terhadap penurunan kemiskinan, ketika seluruh upaya yang telah dilakukan tepat sasaran,\" kata Wakil Bupati Lampung Barat Mad Hasnurin saat memimpin rapat koordinasi (rakor) Tim Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan (TKPK), Selasa (4/1). Artinya, penerima manfaat dari program dan kegiatan tersebut memang masuk dalam katagori masyarakat tidak mampu. \"Untuk itu, dibutuhkan dukungan ketersediaan data yang valid serta dapat dipertanggungjawabkan,\" imbuhnya. Dalam rakor dengan tema Strategi Penanganan Kemiskinan Berbasis Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS) yang berlangsung di ruang rapat Pesagi tersebut, Mad Hasnurin mengungkapkan, DTKS merupakan sumber data utama dalam menentukan sasaran atau penerima manfaat dari seluruh program dan kegiatan. \"Peran pemerintah daerah dalam pemutakhiran data kemiskinan diamanatkan dalam UU Nomor 23/2014 tentang Pemerintah Daerah dan UU Nomor 13/2011 tentang Penanganan Fakir Miskin,\" urainya. Dilanjutkan, peraturan tersebut memuat peran penting pemerintah daerah dalam menentukan verifikasi dan validasi data kemiskinan. \"Secara kelembagaan, TKPK Kabupaten Lampung Barat sebagai wadah koordinasi lintas sektor serta lintas pemangku kepentingan memegang peran penting dalam upaya percepatan penanggulangan kemiskinan,\" tandasnya. Dalam kesempatan tersebut, Mad Hasnurin mengharapkan kerjasama semua pihak, terutama camat dan peratin atau lurah serta lintas sektor terkait, agar pelaksanaan kegiatan dapat dilaksanakan dengan baik dan tepat waktu serta menghasilkan data yang valid. (nop/ais)

Tags :
Kategori :

Terkait