Tok ! Akhirnya NPHD Bawaslu Lamtim Ditandatangani

radarlampung.co.id-Pemerintah Kabupaten bersama Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) Lampung Timur menandatangani Naskah Perjanjian Hibah Daerah (NPHD) untuk pengawasan pemilihan bupati dan wakil bupati, Selasa (5/11). Jumlah NPHD yang disepakati adalah Rp15.001.525.000. Penandatanganan NPHD itu dilakukan Bupati Lampung Timur Zaiful Bokhari dan Ketua Komisioner Bawaslu Uslih.  Zaiful meminta maaf atas keterlambatan penandatangan NPHD untuk Bawaslu Lamtim. \"Dengan telah ditandatanganinya NPHD, kami berharap Bawaslu Lamtim segera dapat melaksanakan tugas pokok dan fungsinya,\"harap Zaiful didampingi Asisten III Wan Ruslan dan jajaran. Sementara Uslih menyatakan, dengan telah tersedianya anggaran, maka Bawaslu Lamtim akan segera melaksanakan tahapan pengawasan pemilihan bupati dan wakil bupati. Menurutnya, dalam waktu dekat ini Bawaslu akan menggelar rekrutmen panitia pengawas kecamatan (Panwascam). Targetnya, Desember mendatang Panwascam sudah terbentuk dan dilantik. Diketahui, setelah sempat terkatung-katung, rencana alokasi dana untuk Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) Kabupaten Lampung Timur tercapai kata sepakat. Ketua Komisioner Bawaslu Kabupaten Lampung Timur Uslih menjelaskan, untuk pelaksanaan pengawasan pemilihan bupati dan wakil bupati tahun 2020 mendatang, rencananya Pemkab akan mengalokasikan anggaran sebesar Rp15.001.525.000. Uslih menjelaskan, selain siap menyalurkan dana hibah sebesar Rp15 miliar lebih tersebut. Pemkab Lamtim juga siap membantu memfasilitasi kebutuhan Bawaslu. Seperti kendaraan operasional lapangan dan fasilitas gedung untuk Gakkumdu dan Panwascam. “Kesiapan Pemkab membantu memfasilitasi kebutuhan Bawaslu tertuang dalam NPHD,”lanjut Uslih. Masih menurut Uslih, semula pembahasan NPHD antara tim anggaran pemerintah daerah (TAPD) dengan Bawaslu Lamtim memang berjalan alot. Sebab, Bawaslu mengusulkan anggaran sebesar Rp30 miliar. Namun, yang mendapat persetujuan hanya Rp12 miliar. Karena tidak mencapai kata sepakat, pembahasan NPHD untuk Bawaslu Lamtim akhirnya dikoordinasikan dengan Kementrian Dalam Negeri. Hasilnya, Kementrian Dalam Negeri memberikan batas waktu hingga 14 Oktober 2019 bagi TAPD dan Bawaslu Lamtim untuk menyelesaikan pembahasan NPHD. Setelah melakukan pembahasan ulang, TAPD akhirnya menaikkan alokasi anggaran menjadi Rp15 miliar. Namun, nilai tersebut belum juga tercapai kata sepakat. Sehingga, pembahasan NPHD untuk Bawaslu Lamtim kembali dikoordinasikan dengan Kementrian Dalam Negeri, Rabu (30/10) lalu. Hasilnya, TAPD dan Bawaslu akhirnya menyepakati nilai NPHD sebesar Rp15 miliar lebih dengan komitmen Pemkab Lamtim membantu memfasilitasi kebutuhan Bawaslu.  “Setelah NPHD ditandatangani kami berharap tahapan pelaksanaan pemilihan bupati dan wakil bupati Lamtim tidak mengalami kendala,”pungkas Uslih. (wid/wdi)