Mahasiswa Demo, Tolak Kenaikan Iuran BPJS

radarlampung.co.id – Penolakan terhadap kenaikan iuran BPJS menjadi salah satu dari tiga tuntutan yang disuarakan mahasiswa dari Ikatan Mahasiswa Muhammadiyah (IMM)  Pringsewu dalam unjuk rasa di depan kantor DPRD setempat, Jumat (13/9). Sebelumnya, mereka menyampaikan aspirasidi kantor bupati dan pertigaan Tugu Gajah, jalan lintas Barat Pekon Bulokarto, kecamatan Gadingrejo. Ketua Umum PC IMM Pringsewu Efi Hardianto mengatakan, kenaikan iuran BPJS berdampak pada kesejahteraan rakyat. Kemudian memberikan alasan dengan defisitnya anggaran. \"DPRD Pringsewu harus mampu mengawal dan memperjuangkan aspirasi rakyat,\" tegas Efi. Mahasiswa juga menyoroti predikat kabupaten layak anak tahun 2019 dari Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak. Pada Peraturan Menteri Nomor 12/2019 tentang Indikator Kabupaten Layak Anak, pasal 9 huruf b menyebutkan tersedia lembaga konsultasi bagi orang tua keluarga tentang pengasuhan dan perawatan anak. Sementara Pringsewu belum memiliki konselor di setiap desa. Terhitung sejak 2019, lebih lima kasus kekerasan seksual terhadap anak. \"Dari kejadian ini, Pringsewu sangat tidak layak disebut sebagai kabupaten layak anak,\" sebut dia. Begitu juga dengan penerapan Perda Nomor 4/2014 tentang Kawasan Tanpa Rokok dan Perda Nomor 04/2013 tentang Pengawasan dan Pengendalian Minuman Beralkohol yang belum optimal. Ketua sementara DPRD Pringsewu Suherman didampingi anggota dewan Sudiono, Safruddin, Julian Munajat, Mira, dan Homsi Wastobir  menyepakati menolak kenaikan iuran BPJS. Aspirasi mahasiswa akan disampaikan ke pusat. (mul/sag/ais)