Bedah Rumah Tuba Rampung Akhir Juli

radarlampung.co.id - Program Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya (BSPS) di Kabupaten Tulangbawang ditarget selesai akhir bulan Juli ini. Program bedah rumah tersebut merupakan bantuan dari Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) melalui Direktorat Jenderal Penyediaan Perumahan. Kabupaten Tulangbawang sendiri mendapatkan bantuan sebanyak 300 unit. Anggaran bersumber dari APBN dengan total anggaran Rp. 5,25 Miliar. Artinya, setiap unit rumah akan di bedah dengan anggaran Rp.17,5 Juta. Selain itu, Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Tulangbawang melalui Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Pemukiman (PRKP) juga mengalokasikan bantuan 100 unit yang bersumber dari APBD dengan total anggaran Rp.1,5 Miliar. Setiap unit rumah akan di bedah dengan anggaran Rp.15 Juta. Bupati Tulangbawang Winarti menjelaskan, program BSPS diperuntukan bagi masyarakat kurang mampu. Dirinya menargetkan program tersebut rampung pada akhir bulan Juli mendatang. Mantan ketua DPRD Tulangbawang itu berharap, dengan adanya program tersebut masyarakat yang rumahnya masuk dalam kategori Rumah Tidak Layak Huni (RTLH) dapat menerima manfaatnya. Diketahui, program ini juga termasuk kedalaman 25 Program unggulan pro-rakyat Winarti-Hendriwansyah. Dilanjutkannya, sejak awal dirinya telah memberikan instruksi tegas kepada Dinas PRKP untuk memantau setiap proses dan tahapan pembangunan sehingga program tersebut dapat berjalan dengan baik. \"Tahapan dan proses pelaksanaan program bedah rumah harus terus dipantau perkembangannya. Sehingga program ini dapat benar-benar dirasakan dan dinikmati oleh penerima bantuan. Semoga akhir bulan (Juli) selesai semua,\" kata Winarti kepada radarlampung.co.id, Minggu (21/7). Bupati menegaskan, dimasa kepemimpinannya saat ini akan lebih memaksimalkan kebutuhan dasar masyarakat Tulangbawang. \"Bila Pemerintahan dulu banyak membangun gedung, memang gedung kantor belum ada. Jika dulu membangun jalan, itu karena memang jalan belum terlalu bagus. Pemerintahan saya harus bisa memanfaatkan yang ada dan memaksimalkan kebutuhan dasar masyarakat,\" tegas Winarti. (nal/wdi)