radarlampung.co.id - Ekonomi Lampung triwulan II 2019 tumbuh kuat sebesar 5,62 persen (yoy). Pencapaian itu melampaui rata-rata pertumbuhan ekonomi di periode yang sama selama 3 tahun terakhir, maupun pertumbuhan ekonomi Sumatera (4,62 persen, yoy) dan Nasional (5,05 persen.
Hal itu diungkapjan Kepala Kantor Perwakilan Bank Indonesia (BI) provinsi Lampung Budiharto Setyawan dalam junpa pers Lampung Economic Update di lantai dua gedung kantornya, Selasa (23/9).
Pencapaian ini menjadikan Lampung menempati posisi kedua pertumbuhan ekonomi tertinggi di Sumatera, setelah Sumatera Selatan (5,80 persen, yoy). Sesuai dengan pola musimannya, pertumbuhan ekonomi di periode laporan tercatat lebih tinggi dibandingkan triwulan I 2019 sebesar 5,21 persen (yoy).
Di sisi permintaan, pertumbuhan ekonomi Lampung pada triwulan II 2019 ditopang oleh konsumsi dan investasi. Selain itu, perbaikan ekspor juga mendorong ekonomi Lampung tumbuh kuat, meskipun masih belum mampu mengimbangi impor yang tumbuh lebih tinggi.
Di sisi penawaran, pertumbuhan ekonomi Lampung ditopang oleh sektor sekunder dan tersier. Kinerja sektor sekunder tumbuh signifikan sejalan dengan lapangan usaha industri pengolahan yang mampu tumbuh dua digit 11,46 persen (yoy).
”Di samping itu, sektor tersier juga menjadi penopang pertumbuhan, khususnya lapangan usaha pengadaan listrik dan gas yang tumbuh signifikan sebesar 16,26 persen (yoy),” tandasnya.
Sementara itu, tekanan inflasi Provinsi Lampung di bulan Agustus 2019 terpantau mereda menjadi sebesar 0,17 persen (mtm) dibandingkan capaian bulan sebelumnya (0,66 persen;mtm), meski lebih tinggi dibandingkan dengan rata-rata historisnya selama lima tahun terakhir sebesar 0,13 persen (mtm).
Dalam rangka mengantisipasi risiko tekanan inflasi yang masih cukup besar ke depan, diperlukan langkah-langkah pengendalian inflasi yang konkrit terutama untuk menjaga inflasi yang tetap rendah dan stabil. Di antaranya pengendalian harga secara intensif oleh TPID Lampung, Satgas Pangan serta pihak terkait dalam rangka menjaga ketersediaan pasokan serta keterjangkauan harga.
“Di samping itu, diperlukan kerjasama TPID dan Bulog dalam memastikan ketersediaan cadangan beras serta keterjangkauan harga komoditas tersebut di pasar melalui langkah ketersediaan pasokan dan stabilisasi harga,” tandasnya.(ega/kyd)