radarlampung.co.id - Pemerintah Kabupaten Lampung Utara (Lampura), akan mengakomodir aspirasi masyarakat terkait program pemberdayaan masyarakat yang terbilang masih sangat minim dalam mendorong ekonomi kerakyatan.
Seperti geliat ekonomi kreatif budi daya ikan air tawar yang digiatkan warga di sana, namun, di lapangan terkendala oleh infrastruktur dan sarana-prasarana pendukung.
Pasalnya, petani kolam berada di Kecamatan Abung Tinggi, harus menghela napas panjang, dengan keterbatasan yang ada saat ini.
Mulai dari peralatan penunjang semisal air rator, pengukur PH (derajat keasaman), sampai dengan peralatan berat macam heksavator. Mereka berharap ada perhatian pemerintah. Sebab, sektor perikanan di wilayah itu, telah berkembang Tanpa adanya perhatian dari pemerintah Kabupaten, Provinsi maupun pusat.
Selain ikan air tawar, wilayah tersebut juga kaya akan destinasi wisata seperti Arum jeram, air terjun, hingga suasana alam yang masih asri.
Pantauan Radarlampung.co.id, di Desa Muara Dua, Kecamatan Abung Tinggi, tempat produksi sekaligus wahana destinasi masyarakat disana, banyak dikunjungi warga lokal.
Warga yang berkunjung, mulai dari Kotabumi Kota, Bukitkemuning, Abung Barat hingga warga Blambangan Pagar. Tak sedikit warga luwar kabupaten seperti Kabupaten Waykanan dan Lampung Barat. Apalagi saat liburan akhir pekan, karena tak jauh dari Jalan Lintas Tengah Sumatera (Jalintengsum).
\"Bisa dilihat sekarang, ramai mas. Selain, pemandangan indah disini menyediakan kuliner olahan ikan yang langsung diambil dari kolam. Bisa dipancing juga, bukan hanya masyarakat tapi juga dari rombongan instansi disini, \"ujar Hairudin (45) salah seorang pengunjung, Jumat (10/9).
Pengelola sekaligus Ketua Kelompok Buda Daya Perikanan (Pokdakan) Nila Jaya, Desa Muara Dua, Sarifudin mengungkapkan kegelisahan masyarakat di sana. Khususnya pembudidaya perikanan, seperti tergabung didalam kelompoknya.
Menurutnya, alat pengukur suhu dan pembuat oksigen, hingga menimbulkan pemasalahan dilapangan.
\"Itu pak kendalanya, karena belum lama ini ada kejadi itu sampai menimbulkan kerugian. Sampai satu ton ikan mati, karena tidak tahu mengukur kadar keasaman dan airator pembuat oksigen, \"tambahnya.
Pihaknya berharap, itu dapat ditindak lanjuti oleh pemerintah, sebab, geliatnya telah nampak nyata. Selain mendukung pemerintah secara nasional untuk menghidupkan kembali perekonomian kerakyatan, hal itu juga dapat berpotensi menambah pendapatan asli daerah (PAD) Kabupaten Lampura.
\"Kami berharap pemerintah Lampura, turun meninjau langsung petani ikan air tawar ini. Kalau sudah turun dan melihat keadaan pasti akan tergerak. Turun dulu baru bicara, jangan hanya diatas meja, \"tandas pria tiga anak ini.
Teepisah, Sekretaris Daerah, Drs. Lekok MM., memerintahkan kepala OPD terkait, mulai Kepala Bappeda, Pariwisata, PUOR dan Dinas Perikanan untuk turun ke lapangan, melihat langsung kondisi di lapangan.
Selain memberikan solusi bagi masyarakat di sana, sambung Lekok, diharapkan dapat memberi bantuan sekaligus bimbingan bagai mana menjadi pembudidaya ikan air tawar yang baik.
Dengan begitu, kata Lekok, kedepan dapat meningkatkan ekonomi masyarakat, sesuai dengan instruksi Presiden Bapak Joko Widodo, yakni Pemulihan Ekonomi Nasional (PEN).
\"Saya sudah pernah turun dua kali. Bahkan sampai ke Tanjung Raja dan Abung Tengah. Bukan hanya Skipi, Abung Tinggi dan sekitarnya, selain perikanan ada sektor pariwisata. Jadi untuk menjawab ini saya printahkan kepasa OPD terkait untuk turun langsung, bina masyarakat dan serap aspirasinya, \"tegasnya menjawab keluhan masyarakat, khususnya bergerak di kolam air tawar.
Menurutnya, itu telah menjadi perhatian pemerintah. Sebab, potensi dimiliki, diharapkan mampu menunjang perekonomian warga.
\"Jangan salahkan keadaan keuangan, karena ditempat lain tak hanya di Lampung tapi seluruh Nusantara juga mengalami hal serupa. Akibat pendemi, jadi harus lebih inovatif dan kreatif sesuai arahan Bupati Lampura, Bapak Budi Utomo harus Jemput bola, baik provinsi maupun pusat. Karena banyak program dan anggarannya disana, \"imbuhnya.
Dilain sisi, Kepala Bappeda Lampura, Andi Wijaya mengakui anggaran di provinsi maupun pusat cukup untuk menjawab kebutuhan masyarakat di daerah.
Sehingga dibutuhkan perencanaan maupun dukungan data untuk menyambut program tersebut, sebab itu yang saat ini menjadi fokusnya.
\"Insyallah pekan depan kita turun melihat ini, sesuai arahan pimpinan karena semua butuh data yang kongrit. Coba akan kita koordinasikan dengan sejumlah OPD berkaitan dengan kegiatan tersebut nantinya,\" katanya.
Untuk itu, kata dia, bagi masyarakat agar dapat bersabar. \"Yakinlah, pemerintah tidak tutup mata dan telinga. Kita akan serap aspirasi sekaligus menindaklanjuti sesuai dengan aturan,\" tutupnya. (ozy/yud)