RADARLAMPUNG.CO.ID - Hingga batas waktu yang ditetapkan, Senin (8/3), verifikasi dan validasi data terpadu kesejahteraan sosial (DTKS) di Lampung Barat belum selesai. Akibatnya, 7.747 DTKS di kabupaten itu terancam hilang.
Kepala Bidang Pemberdayaan Sosial dan Penanganan Fakir Miskin R.M. Arsad mewakili Kepala Dinas Sosial Lambar Jaimin mengatakan, verifikasi dan validasi dijadwalkan 23 Februari hingga 1 Maret. Karena progres yang rendah, ada kebijakan perpanjangan waktu hingga 8 Maret.
\"Tetapi sampai batas waktu yang ditetapkan, 21 pekon dari enam kecamatan belum selesai. Rinciannya Kecamatan Balikbukit dua pekon, Bandarnegeri Suoh tujuh pekon, Waytenong empat pekon dan Sukau enam pekon. Kemudian Kecamatan Belalau dan Sumberjaya masing-masing satu pekon,\" kata M. Arsad.
Untuk jumlah DTKS bermasalah yang diverifikasi mencapai 18.018 dan hanya terselesaikan 57 persen. Sementara 43 persen data atau 7.747 DTKS tidak terinput dan terancam hilang.
\"Kita berharap ada kebijakan lagi untuk perpanjangan waktu. Karena memang kendalanya ada di pekon. Di mana operator pekon belum selesai menginput sehingga proses pemadanan data terhambat,\" sebut dia.
Lebih lanjut Arsad mengungkapkan, verifikasi dan validasi dilakukan untuk pemadanan NIK, KTP dengan NIK DTKS, dengan jumlah DTKS sebanyak 119.120 ribu jiwa.
\"Proses verifikasi dan validasi dengan SIKS-NG, melibatkan banyak petugas, \" bebernya. (nop/ais)