Pastikan upaya tercapainya target 20 (duapuluh) Indikator Kinerja Utama (IKU) yang sudah ditetapkan, pemenuhan komitmen terhadap pelaksanaan 33 Agenda Kerja Utama dan Pencapaian target Standar Pelayanan Minimal serta target Pembangunan yang Berkelanjutan.
Kedua, perlunya keselarasan antara perencanaan dan penganggaran difokuskan pada penguatan ekonomi daerah melalui peningkatan produksi, hilirisasi, penguatan UMKM, penanganan masalah-masalah sosial seperti kemiskinan, stunting, peningkatan kualitas pembangunan manusia dan penurunan angka pengangguran dengan memperluas lapangan pekerjaan.
Ketiga, perlunya fokus perencanaan berbasis kewilayahan. Dalam hal ini, tentu juga diperlukan harmonisasi dan sinergi dengan Pemerintah Kabupaten/Kota dalam merumuskan program-program pembangunan kewilayahan.
Dan keempat, perlunya keterpaduan sumber- sumber pendanaan program-program pembangunan daerah. Kita harus berfikir inovatif dan melakukan terobosan untuk menyiasati keterbatasan anggaran dalam rangka memenuhi kebutuhan pembiayaan pembangunan sehingga masyarakat dapat terlayani secara maksimal.
Melalui keselarasan Rencana Kerja Pemerintah (RKP) Tahun 2023 tema \'Peningkatan Produktivitas untuk Transformasi Ekonomi yang Inklusif dan Berkelanjutan dengan tema Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Provinsi Lampung tahun 2023 yaitu Penguatan Ekonomi yang Inklusif untuk Meningkatkan Daya Saing Daerah\'.
Pemerintah Provinsi Lampung juga menaruh harapan kepada Pemerintah Pusat untuk memberi dukungan terhadap beberapa program yang telah kami usulkan dalam Rapat Koordinasi Gubernur se-Sumatera beberapa waktu yang lalu yaitu: Pengembangan Kawasan Sentra Perbenihan Padi di Provinsi Lampung di Kabupaten Lampung Tengah, Mesuji, Tulang Bawang dan Tulang Bawang Barat; Pengembangan Kawasan Sentra Usaha Pangan dan Holtikultura Berbasis Korporasi di Kabupaten Pringsewu, Mesuji, Tulang Bawang dan Tulang Bawang Barat; Pengembangan Pelabuhan Perikanan Pantai (PPP) Labuhan Maringgai, Lampung Timur.
Juga pengembangan Kawasan Peternakan Kambing Berbasis Korporasi di Kabupaten Pringsewu; Pembangunan Tempat Pemrosesan Akhir (TPA) Regional Lampung di Kabupaten Lampung Selatan; Rumah Susun bagi ASN/TNI/POLRI di Kabupaten Lampung Selatan; Pembangunan Rumah Susun bagi Masyarakat Berpenghasilan Rendah (MBR)/Pekerja di Kabupaten Lampung Selatan.
Kemudian, pengembangan Pelabuhan Mesuji; Penanganan Jalan Akses Pelabuhan Mesuji/ Tanah Merah; dan sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Regional Lampung Lintas Kabupaten Pesawaran Kota Bandar Lampung.
Selain usulan pembangunan tersebut, beberapa program inovasi dan terobosan daerah untuk penguatan ekonomi Lampung antara lain Kerjasama perdagangan Provinsi Lampung dengan Bangka Belitung untuk memenuhi kebutuhan komoditi pangan.
Implementasi Program Kartu Petani Berjaya sebagai upaya peningkatan kesejahteraan petani; Program Pemberdayaan masyarakat dengan memaksimalkan BUMDes dan Smart Village dalam rangka peningkatan produktivitas masyarakat miskin.
Pengembangan Destinasi Wisata Unggulan, Desa Wisata, Agro Wisata/Eco Wisata, Lampung Kaya Festival serta Kawasan Wisata Terintegrasi Bakauheni Harbour City (BHC); Pengembangan Bandara Radin Inten II, Pekon Serai/Taufik Kiemas, dan Gatot Subroto; dan Mendorong Percepatan terwujudnya Wilayah Metropolitan Bandar Lampung Raya.
Agenda pelaksanaan Musrenbang ini diawali dengan talkshow Penguatan Ekonomi yang Inklusif untuk Meningkatkan Daya Saing Daerah.
Dilanjutkan dengan penyampaian Laporan Panitia Penyelenggara sekaligus paparan oleh Kepala Bappeda Provinsi Lampung Mulyadi Irsan, dan Penyampaian Pokok-Pokok Pikiran DPRD Provinsi Lampung oleh Ketua DPRD Provinsi Lampung Mingrum Gumay. Serta Penyerahan Penghargaan Pembangunan Daerah (PPD) Sai Bumi Ruwa Jurai (Saburai) Tahun 2022.
Sebagai bentuk motivasi dan apresiasi kepada Pemerintah Kabupaten/Kota dan Perangkat Daerah Provinsi Lampung atas prestasinya dalam penyusunan perencanaan dan pelaksanaan pembangunan, Pemerintah Provinsi Lampung menyelenggarakan evaluasi komprehensif dan kreatif melalui Penghargaan Pembangunan Daerah Sai Bumi Ruwa Jurai (PPD Saburai) Tahun 2022.
Tim Penilai PPD yang terdiri dari Tim Penilai Teknis, Tim Penilai Utama dan Tim Penilai Independen telah melakukan penilaian terhadap Kabupaten/Kota dan Perangkat Daerah Provinsi Lampung.
"Berdasarkan akumulasi perolehan nilai, telah ditetapkan Peraih PPD Saburai Tahun 2022 dan penghargaan tersebut akan diserahkan langsung oleh Gubernur Lampung,” ujar Kepala Bappeda Provinsi Lampung Mulyadi Irsan. (rma/rls/yud)