Nah, DPRD Lambar Nilai Hanya 13 Satker yang Bekerja

RADARLAMPUNG.CO.ID - Minimnya pendapatan asli daerah (PAD) Lampung Barat seharusnya menjadi motivasi bagi seluruh satuan kerja untuk terus berinovasi. Termasuk upaya menjemput anggaran di pusat maupun provinsi untuk membiayai percepatan pencapaian visi misi daerah. Dari puluhan satker, hanya 13 yang dinilai bekerja oleh Badan Anggaran (Banang) DPRD Lambar. Sebab satker-satker itu mampu menyampaikan usulan, bahkan sebagian telah diproses oleh pemerintah pusat untuk mendapatkan dana alokasi khusus (DAK). Anggota Banang Ismun Zani mengungkapkan, seharusnya seluruh satker berlomba-lomba untuk menjemput program yang ada di pemerintah pusat. Dengan begitu, minimnya APBD Lambar bisa terbantu oleh DAK. ”Saya terima list satker yang telah menyampaikan usulan DAK ke pemerintah pusat. Bisa saya katakan, hanya 13 dari puluhan satker yang bekerja,” kata Ismun Zani dalam pembahasan lanjutan KUA-PPAS 2021 di ruang sidang Marghasana DPRD Lambar, Kamis (3/9). Sedikitnya jumlah satker yang mengusulkan untuk mendapatkan DAK pada 2021, Ismun menilai sangat tidak sejalan dengan semangat dari kepala daerah, yang terus menyampaikan tagline ‘Kerja, Kerja, Kerja\'. ”Jadi, harus kita manfaatkan program yang ada di pusat. Jangan hanya menunggu. Kalau program tersebut tidak dijemput, maka akan sulit kita terima. Begitu juga program-program yang ada di provinsi,” tegasnya. Terpisah, Kepala Bappeda Lambar Okmal mengungkapkan, untuk usulan DAK 2021 mendatang, totalnya mencapai Rp330 miliar. Usulan tersebut disampaikan oleh 13 satker yang saat ini sudah diverifikasi dan dalam proses. Meliputi Dinas Pendidikan dan kebudayaan, Dinas Perpustakaan, Dinas Kesehatan, RSUDAU, Dinas KBPPPA, Dinas PUPR, Dinas Pertanian, Dinas Perkebunan dan Peternakan, Dinas Ketahanan Pangan, Dinas Perikanan, Dinas Koperindag dan Dinas Perhubungan. (nop/ais)