Wujudkan Iklim Investasi Prima di Lampung

RADARLAMPUNG.CO.ID - Rapat Asistensi dan Supervisi Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP) Prima Provinsi Lampung digelar di BBC Hotel, Bandarjaya, Lampung Tengah, Selasa (3/9). Kegiatan ini untuk meningkatkan iklim investasi yang prima di Lampung. Asisten II Bidang Ekonomi Pembangunan Pemkab Lamteng Yunizar mewakili Bupati Loekman Djoyosoemarto menilai kegiatan ini cukup baik. \"Adanya kegiatan ini cukup baik. Apalagi masalah perizinan di Lamteng cukup banyak dengan berdirinya banyak perusahaan. Tentunya dengan adanya reformasi birokrasi mempermudah pelayanan perizinan. Mudah-mudahan asistensi dan supervisi bermanfaat bagi kita semua,\" katanya. Yunizar melanjutkan, masalah perizinan sekarang ini jadi sorotan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). \"KPK juga konsen terhadap pajak air bawah tanah. Banyak perusahaan di Lamteng berdiri, tapi kenapa PAD-nya kecil. Makanya Lamteng terus menggali potensi PAD yang ada,\" ujarnya. Yunizar juga menyinggung masalah angkutan batu bara. \"Masalah angkutan batu bara, Lamteng hanya terima masalah. Jalan rusak akibat angkutan batu bara. Ini karena masih banyak tambang batu bara ilegal di Sumatera Selatan. Ini juga saya sampaikan ketika acara di PT Bukit Asam. Solusinya, kita harapkan Pemprov Sumsel bisa menertibkan dahulu tambang ilegal. Kebutuhan batu bara di Lampung hanya 30 persen dan sisanya 70 persen dikirim ke luar daerah,\" ungkapnya. Sedangkan Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) Lampung Fauziah mewakili Gubernur Arinal Djunaidi menyatakan masalah perizinan memang di Lamteng paling banyak. Itu karena sebagian izin dikeluarkan provinsi. \"Ada 150 izin yang dikeluarkan. Tapi, ini tidak sebanding dengan jumlah perusahaan yang ada di Lampung. Sekarang sedang penyingkronan data. Hadirnya KPK membantu kita meningkatkan PAD,\" katanya sebelum membacakan sambutan gubernur. Fauziah melanjutkan, di bawah kepemimpinan Arinal Djunaidi-Chusnunia Chalim Lampung terus melakukan berbagai pembangunan dan meningkatkan iklim investasi. \"Pelayanan perizinan diberikan secara prima terhadap investor. Tujuannya terbentuk iklim usaha kondusif yang dapat menyerap tenaga kerja dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat,\" ujarnya. Program Lampung Ramah Usaha, kata Fauziah, sudah dirancang. \"Salah satunya mempermudah perizinan sehingga menarik minat investor berinvestasi. Karena itu, pemerintah kabupaten/kota harus terus meningkatkan koordinasi. Ini agar pelaku usaha bisa melihat peluang investasi di Lampung. Laksanakanlah tugas dan tanggung jawab dengan baik,\" ungkapnya. Dalam kegiatan ini, bertindak sebagai narasumber Kasubdit Fasilitas Pelayanan Umum Ditjen Bina Administrasi Kewilayahan Kemeterian Dalam Negeri (Kememdagri) Yudia Ramli. Kegiatan ini dihadiri beberapa kepala DPMPTSP kabupaten/kota. (sya/sur)