radarlampung.co.id-Badan Pengelola Pajak dan Retribusi Daerah (BPPRD) Kabupaten Tulangbawang Barat (Tubaba) terus berupaya mengoptimalkan Pendapatan Asli Daerah (PAD) yang bersumber dari Pajak Bumi dan Bangunan sektor Pedesaan dan Perkotaan (PBB-P2). Salah satu upaya yang dilakukan yakni dengan pemutakhiran data secara bertahap dan berkelanjutan terhadap objek pajak baru. Hal ini diungkapkan oleh Sekretaris BPPRD Kabupaten Tubaba Yoyok Kusbyahmanto, SH, MM saat dikonfirmasi terkait upaya pengoptimalan PAD dari sektor PBB-P2. Bahkan menurutnya, target PBB-P2 selalu meningkat dari tahun ke tahun dan diakuinya PBB-P2 adalah salah satu sumber PAD terbesar di daerah setempat. Tahun 2019 lalu, target penerimaan PBB-P2 adalah Rp4.500.000.000,- sedangkan untuk realisasi melampaui dari target yang sudah ditetapkan yaitu Rp4.617.086.487 (102,6%). \"Sedangkan target penerimaan tahun 2020 meningkat Rp1 miliar menjadi Rp5.500.000.000,-. Tapi kita belum tahu realisasi kedepan seperti apa karena proses penagihan masih berjalan, belum lagi adanya pandemi Covid-19 ini, namun kita harus tetap optimis itu dapat tercapai,\"ungkapnya mendampingi Kepala BPPRD Kabupaten Tubaba Nakhoda, SH, MH. Dalam upaya optimalisasi penerimaan PBB-P2 tersebut, lanjutnya, pendataan atau pemutakhiran data dilakukan secara berkesinambungan melalui tiyuh-tiyuh. Selain itu, pihaknya juga melakukan kerjasama dengan instansi lain yang berkaitan dengan PBB-P2 seperti Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan Terpadu Satu Pintu dan Kantor Agraria dan Tata Ruang Kabupaten Tubaba (BPN).\"Tahun ini, jumlah objek pajak PBB-P2 meningkat sebesar 336 dan masih ada usulan pendaftaran baru juga di tahun ini sekitar 200 objek baru,\"terangnya. Menurutnya, kerjasama dengan Kantor Agraria dan Tata Ruang juga perlu dilakukan untuk menggali potensi PBB-P2 tersebut.\"Kita sudah MoU dengan BPN. Hal ini terkait dengan data sertifikat prona yang juga menjadi dasar kita untuk menggali potensi PBB-P2. Untuk menindaklanjuti data prona tersebut sedang diusahakan menyurati tiyuh melalui kecamatan untuk kelengkapan berkas agar nanti bisa diinput ke database PBB-P2,\"pungkasnya. (fei/rnn/wdi).
Kategori :