Pembangunan Jalan Menuju Wilayah Terisolir Terhambat, Pemkab Pesbar Mengadu ke Kementerian LHK dan KSP

RADARLAMPUNG.CO.ID - Pemerintah Kabupaten Pesisir Barat (Pesbar) akan menyurati Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (Kemen LHK) serta Kantor Staf Presiden (KSP) untuk minta audiensi guna membahas rencana pembangunan ruas jalan menuju wilayah terisolir di Kecamatan Bangkunat yang tak kunjung terealisasi. Plt. Sekretaris Kabupaten Pesbar Jalaludin mengatakan, rencana membuka keterisoliran di Pekon Wayharu, Bandardalam, Siringgading dan Pekon Waytiyas, Kecamatan Bangkunat sudah cukup lama. Namun hinga saat ini belum terealisasi. Salah satunya terganjal ruas jalan menuju wilayah terisolir itu harus melintasi kawasan hutan Taman Nasional Bukit Barisan Selatan (TNBBS). “Prosesnya cukup panjang karena berkaitan dengan kawasan hutan TNBBS. Salah satunya harus dibuat kesepakatan yang dituangkan dalam Perjanjian Kerja Sama (PKS) antara Pemkab Pesbar dengan Balai Besar TNBBS (BBTNBBS),” kata Jalaludin, Senin (18/4). Dilanjutkan, sebelumnya Ditjen Konservasi Sumber Daya Alam dan Ekosistem (KSDAE) Kementerian LHK melalui surat Nomor: S.877/KSDAE/PIKA/KSA.0/11/2021 tanggal 5 November lalu, sudah memberikan titik terang untuk merestui upaya Pemkab Pesbar membuka keterisoliran wilayah. “Ada beberapa poin yang disampaikan dalam surat tersebut. Salah satunya mengenai PKS untuk peningkatan jalan disepanjang Sumberejo-Wayharu sebagai jalur patroli, maupun terkait lainnya,” jelasnya. Sebelumnya, Pemkab Pesbar telah intens berkoordinasi dengan BBTNBBS mengenai tindak lanjut surat dari Kementerian LHK, untuk membuat PKS. Jika sudah ada kesepakatan, maka Pemkab Pesbar bisa langsung bergerak menindaklanjuti pembangunannya. “Terlebih tahun 2022 sudah dianggarkan untuk pembangunan ruas jalan patroli dan jembatan menuju wilayah Wayharu itu,” ungkap Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (DPUPR) Pesbar itu. Tapi, hingga kini pihak BBTNBBS belum dapat dikoordinasikan kembali. Karena itu, Pemkab Pesbar berinisiatif menyurati Kementerian LHK dan KSP, mengenai persoalan tersebut. (yan/ais)