radarlampung.co.id – Tidak sinkronnya input data pokok pendidikan (Dopodik) dengan data di Kementerian Pendidikan menjadi salah satu faktor terhambatnya realisasi perbaikan ruang kelas. Ini juga yang terjadi pada sejumlah sekolah di Pesawaran. Seperti perbaikan di SDN 18, SDN 9 Gedongtataan dan SDN 35 Waylima. ”Tetap kita usulkan ke kementerian. Kita juga tekankan ke sekolah untuk memperbaiki dapodik. Kita tidak bisa berbuat banyak kalau dapodik tidak sinkron. Saat ini kita upayakan untuk dibantu oleh pemerintah pusat,\" kata Sekretaris Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Pesawaran Yahtar Malyan didampingi Kasi Sapras A. Chandra, Rabu (23/10). Menurut dia, dari total 312 SD di Pesawaran, sebanyak 11 persen atau sekitar 34 sekolah lagi yang belum tersentuh perbaikan. Namun demikian pihaknya tetap berupaya mengusulkan perbaikan tersebut ke pemerintah pusat melalui dana alokasi khusus. \"Tidak bisa melalui blockgrant atau APBD. Kalau dari APBD, anggaran terbatas,\" ucapnya. Dijelaskan, pihaknya sudah meminta koordinator kecamatan untuk memutakhiran data sekolah yang dikatagorikan rusak ringan, sedang dan berat pada tiap kecamatan. ”Kalau itu (pemutakhiran, Red) sudah berjalan dan secara manual kita cek juga di lapangan. Kita sinkronkan. Sebab kalau dilihat di dapodik, masih banyak yang belum di-update,\" ujarnya. Updating dapodik, lanjutnya, terletak pada operator setiap sekolah. Karena itu merupakan kunci yang memberikan seluruh informasi, baik SDM, sarana prasarana dan infrastruktur sekolah tersebut. Jika dalam penerapan input dapodik keliru, maka data yang masuk ke kementerian juga akan keliru. \"Seperti kondisi sekolah yang seharusnya rusak berat, tapi input dapodik rusak ringan. Kemudian status tanah. Apakah hak milik. Kadang kadang tidak diconteng pada saat input dapodik. Tentunya itu sangat berpengaruh,” tegasnya. (ozi/ais)
Kategori :