Pemprov Lampung Beber Upaya Penanganan Covid-19 di Tengah Peningkatan Kasus

RADARLAMPUNG.CO.ID-Pemprov Lampung membeberkan upaya yang akan dilakukan menyusul meningkat nya jumlah kasus dalam satu bulan terakhir. Sekprov Lampung Fahrizal Darminto yang ditemui usai menggelar pelantikan pejabat administrator di BKD Provinsi Lampung Jumat (13/11) mengatakan terkait beberapa rumah sakit yang penuh, pihaknya tetap melakukan upaya agar kasus Covid-19 di Lampung  bisa turun. \"Jadi rumah sakit adalah pertahanan terakhir, kalau upaya menekan kasus sebab berhasil RS kita bakalan jebol berapapun yang disediakan tidak akan cukup. uuaya kita harus dilakukan, maka pemerintah tetap melakukan upaya upaya salah satunya sosialisasi untuk menekan kasus. Lalu Perda tentang normal baru sebentar lagi disahkan dengan perda tersebut kita bisa kuat dalam memberi sanksi bagi yang melanggar, bisa individu atau organisasi atau badan usaha ini diatur semua sanksinya,\" jelasnya. Terkait persoalan rumah sakit penuh, Fahrizal mengaku sempat diskusi dengan rumah sakit dan telah ada informasi kalau kasus meningkat. Fahrizal mengatakan rumah sakit sudah mengambil langkah, untuk menambah ruangan dan menambah tenaga medis, dari pegawai yang ada yang memiliki kapabilitas dan keterampilan dan komit jadi perawat pasien Covid-19. \"Ada 50 tenaga baru kita akan siapkan, dan yang penting bertambah tempat tidur, peralatan dan tenaga kesehatannya perawat yang paling banyak dibutuhkan itu diilsuslkan kita masih monitor untuk jumlahnya pelayanan rumah sakit tidak boleh menurun,\" lanjutnya. Untuk pasien tanpa gejala, Fahrizal mengatakan sudah berulangkali  mengingatkan daerah untuk menyiapkan ruang isolasi khusus. \"Kita sudah lakukan pertemuan dengan bupati tidak ada perubahan kebijakan, yaitu desa daerah harus menyediakan ruang isolasi bagi pasien sampai ke tingkat desa bisa pakai dana desa untuk membuat ruang isolasi. Semua di fasilitasi dengan dana tsb dan semua sudah ada regulasinya, pemerintah desa harus menyediakan ruang isolasi ini tidak bisa di selesaikan oleh pemerintah provinsi saja tapi semua harus setiap semua, dan kita harus memetakan, kita minta desa berperan aktif,\" tandasnya. (rma/wdi)