Radarlampung.co.id - Pemprov Lampung terkesan dibuat repot. Hal ini lantaran Kementerian Agama (Kemenag RI) perihal kepastian Embarkasi Haji Penuh melalui Bandara Radin Inten II Lampung Selatan. Asisten I Bidang Pemerintahan dan Kesra Setprov Lampung, Hery Sulitanto mengatakan Kemenag RI mengirimkan surat ke Pemprov Lampung terkait kepastian Embarkasi tersebut. Hal tersebut terkait pada November, akan dilaksanakan lelang secara nasional untuk keberangkatan haji tahun 2019. \"Tapi kami meminta agar pelaksanaan ini ditunda hingga Desember. Jika waktunya Desember, kami bisa agak leluasa untuk berupaya kembali mengejar embarkasi penuh,\" jelasnya usai rapat di ruang Asisten I, Kamis (18/10). Mantan Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Lampung ini mengatakan, upaya yang dilakukan adalah Pemprov akan mengirim kembali delegasi ke Kementerian Perhubungan (Kemhub) untuk menanyakan kepastian status Internasional Bandara Radin Inten II Lampung Selatan. \"Nanti Dinas Perhubungan dan Badan Perencanaan dan Pembangunan (Bappeda) akan ke Kemhub. Menanyakan surat yang pernah dikirimkan. Kami meminta balasanya,\" jelasnya. Secara persyaratan dia mengatakan secara umum kondisi Bandara sudah layak. Namun, terkendala di kualitas landasan. \"Kalau yang baru setelah perpanjangan sudah layak untuk pendaratan pesawat berbadan besar. Tapi landasan yang lama perlu ada standarisasi,\" kata dia. Jika memang embarkasi penuh ini tidak terkejar,dia mengatakan akan fokus ke status Bandara yang biasa disebut Branti ini. \"Kita optimis bisa kalau untuk internasional. Sebab, kapasitas pesawat tidak mesti 360 seperti keberangkatan haji. Nah, kalau internasional berkapasitas 200 orang saja sudah bisa. Sementara banyak juga maskapai yang siap,\" ujarnya. (abd/apr)
Kategori :