Pemprov Usulkan Tujuh Ruas Jalan Masuk Prioritas Dana Pinjaman Luar Negeri

RADARLAMPUNG.CO.ID - Pemprov Lampung mengusulkan tujuh ruas jalannya masuk Daftar Rencana Prioritas Pinjaman Luar Negeri (DRPPLN). Kepala Dinas Bina Marga dan Bina Konstruksi (BMBK) Lampung Mulyadi Irsan, Minggu (17/5), mengatakan tujuh ruas yang dimaksud ialah Ruas Kotabumi-Negara Ratu-Tajab-Tulung Randu, Ruas Gunung Sugih-Kota Gajah-SP Randu-Sadewa, Ruas Bandarlampung-Padang Cermin-Kota Agung, Ruas Mayjen H.M Ryacudu-simpang Korpri-SP Gerbang Tol Kota Baru, Ruas Pringsewu- Padang Ratu-Aji Kagungan, Ruas Bandar Jaya-SP Mandala, dan Ruas SP Sidomulyo-Jabung-SP Labuhan Maringgai. Dengan total 438 kilometer. \"Jadi dari total 1.700 kilometer jalan provinsi ini, ada 438 kilometer jalan yang rusak. Ada yang masuk rusak sedang dan berat. Nah kami mencari solusi bagaimana jalan yang rusak bisa baik. Karena tentunya butuh biaya,\" beber Mulyadi. Ada beberapa solusi yang dilakukan Pemprov Lampung dalam menunjang perbaikan jalan ini. Hal itu dilakukan mengingat dana Pemprov Lampung sangat terbatas. \"Jadi kami mencarikan solusi terkait jalan rusak tersebut, karena kan perbaikan 438 kilometer jalan rusak kan butuh uang, sementara provinsi bujet terbatas. Maka solusinya satu mensinergikan antara pemerintah pusat, provinsi dan kabupaten/kota, kedua strategi dengan CSR seperti di Ulubelu dari Petrokimia Geo Thermal. Ketiga dengan pinjaman, nanti bentuknya ada dua, pusat atau daerah,\" tambah Mulyadi. Karena, tambahnya, dari tujuh ruas yang diusulkan ke DRPPLN ini empat ruas sudah diusulkan ke Pemerintah Pusat. Sementara tiga ruas masih milik provinsi. \"Nantinya menjadi beban pinjaman pusat dan sebagian kecil daerah. Intinya, ini dilakukan agar mengurangi disparitas antara wilayah timur barat dan Utara Selatan Lampung. Masih banyak kemiskinan, IPM rendah, nah jalan sebagi penggerak ekonomi di Lampung maka itu kami ngotot untuk perbaikannya,\" tambahnya. Sementara dari tujuh ruas dengan total 438 kilometer ini total estimasi dana pinjamannya senilai Rp2,5 triliun. Namun nantinya akan menjadi beban pinjaman pusat dan daerah. (rma/sur)