RADARLAMPUNG.CO.ID - Meski disinyalir ada upaya penggembosan fraksi dalam upaya mengevaluasi Ketua DPRD Bandarlampung Wiyadi, perwakilan enam fraksi masih berjalan dan tetap akan melanjutkan perjuangan evaluasi tersebut. Meski tidak full, perwakilan-perwakilan ini meminta tidak ada yang mengambil keuntungan dari persoalan ini. Demikian dikatakan Ketua Fraksi Partai Golkar DPRD Bandarlampung Benny H.N. Mansyur. Menurutnya, dalam gerakan moral ini, murni bertujuan adalah mengevaluasi, bukan kepada seluruh pimpinan DPRD Bandarlampung. Akan tetapi tegas kepada Ketua DPRD Bandarlampung Wiyadi. \"Tegas, yang kita evaluasi adalah Ketua DPRD Bandarlampung Hi. Wiyadi. Tidak ke kanan dan ke kiri. Yang jelas sikap kemarin itu yang dituangkan juga tidak ada paksaan. Meski demikian, kami tetap bergerak untuk gerakan moral evaluasi Hi Wiyadi,\" tegasnya saat di Wiseman Cafe, Minggu (30/5). Pertemuan dihadiri berbagai perwakilan Fraksi. Selain Benny, juga ada Yuhadi dari fraksi Partai Golkar. Hendra Mukri dan Agusman Arif (Demokrat), Ilham Alawi (Gerindra), Rolland (PKB), Sudibyo Putra (NasDem), Hadi Tabrani, dan Edison Hajar (PAN). Benny menegaskan, surat sudah dilayangkan ke Ketum PDI Perjuangan Megawati Soekarno Putri. \"Surat itu sudah sampai, yang jelas kita juga mau ada evaluasi. Persoalan frakasi (upaya penggembosan) ini kan yang merasakan adalah anggota. Kalau ada intervensi dari partai ya silakan saja. Jika tidak atas nama fraksi kan bisa person ini. Kita juga meminta jangan ada yang mengambil keuntungan dari persoalan ini, tetap akan kita lawan,\" ucapnya. Kata dia, pihaknya juga menyikapi beberapa persoalan yang dihembuskan berkaitan dengan Pemkot Bandarlampung. Kata Benny, pihaknya juga melakukan gerakan ini bukan lantaran unsur politik tertentu, dan tidak ada korelasi ke pemkot, juga terkait menjelang pergantian Alat Kelengkapan Dewan (AKD). Pada kesempatan itu, pihaknya juga menyatakan sikap sepenuhnya mendukung pemkot dengan kepemimpinam Eva Dwiana, melalui program pro rakyat, kesejahteraan dengam proaktif dalam pembentukan regulasi daerah (perda). \"Kami mendukung program penatakeuangan dan tetap siap bersinergi dengan pemkot dalam pemulihan ekonomi dampak pandemi. Agenda kerja kita juga tetap berjalan. Jadi jangan mencoba memecah, mengaitkan, dan menumburkan kami dengan pemkot. Kita lawan!,\" tandasnya. (abd/sur)
Kategori :