RADARLAMPUNG.CO.ID- Pengadaan Alat Peraga Kampanye (APK) untuk kebutuhan pilwakot Bandarlampung terpecah. Ya ini lantaran mengacu pada PKPU nomor 6 tahun 2020 tentang tahapan pilkada di tengah Pandemi Covid-19. Di pasal 61 b, paslon boleh membuat APK secara mandiri maksimal 200 persen dari ketentuan. Berdasarkan laman pengadaan KPU RI, Pengadaan Alat Peraga Kampanye Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Bandarlampung Tahun 2020 hanya bernilai Rp211 juta saja. Dengan pagu paket senilai Rp217.080.000,00 dan Nilai HPS Paket Rp211.080.000,29. Artinya, jika yang menjadi kewenangan KPU hanya Rp211 juta, paslon dapat jatah sebesar 200 persen atau Rp422 juta. Diketahui, Bawaslu kota Bandarlampung sampai saat ini sudah menertibkan Alat Peraga Sosialisasi (APS) ketiga kandidat calon wali kota dan wakil wali kota bandarlampung. Namun, masih terlihat beberapa yang terpampang. Bahkan, sudah tercantum nomor urut. Seperti yang yang terlihat di Jalan RE Martadinata, terlihat milik Eva Dwiana-Deddy Amrullah yang sudah terbubuhi nomor pasangan calon. Namun, diketahui, itu bukan APS. Tapi sudah merupakan APK, dan diperbolehkan untuk paslon lain memasang sesuai dengan zona pemasangan APK yang sudah disepakati. Namun, berdasarkan ketentuan, pengadaan APK bukan hanya dari KPU saja, melainkan juga diberikan kepada masing-masing paslon. Komisioner KPU Kota Bandarlampung, Hamami menjelaskan, berdasarkan kesepakatan dan rujukan PKPU nomor 6 tahun 2020 tentang tahapan pilkada lanjutan di tengah pandemi Covid-19, setiap paslon dijatah dua spanduk di setiap kelurahan. Kemudian, umbul-umbul sebanyak 20 di setiap wilayah kecamatan, baliho sebanyak lima buah di kota, bilboard 3 buah di setiap kota. \"Ini ketentuan yang dari KPU. KPU hanya menyediakan sejumlah ini saja, \" kata dia, Jumat (2/10). Hamami melanjutkan, paslon juga diberikan keleluasaan untuk mencetak APK nya sendiri demgan anggaran bersumber dari Rekening Khusus Dana Kampanye (RKDK) ketentuannya 200 persen dari yang telah ditetapkan oleh KPU. \"Misalnya untuk spanduk dijatah dua si setiap kelurahan. Maka paslon bisa menambahkan maksimal 200 persen dari itu. Kemudian dikalikan jumlah kelurahannya. Begitupun dengan hitungan yang lain, \" kata dia. Dia melanjutkan, pengadaan penambahan APK 200 persen itu, dilakukan tanpa melalui KPU. \"Iya bisa, dan mereka juga memasang sendiri, sesuai dengan zonanya, \" kata dia. (abd/wdi)
Pengadaan APK Pilwakot Dipecah, Paslon Dapat Jatah Rp422 Juta
Jumat 02-10-2020,17:00 WIB
Editor : Widisandika
Tags :
Kategori :
Terkait
Terpopuler
Kamis 12-09-2024,06:15 WIB
Klaim Link DANA Kaget Kamis 12 September 2024, Cairkan Saldo Gratis Hingga Rp 350 Ribu
Kamis 12-09-2024,08:31 WIB
Buka Link ShopeePay, Kamis 12 September 2024, Raih Saldo Shopee Gratis Rp 70 Ribu Tanpa Top Up
Rabu 11-09-2024,22:01 WIB
Soal Penangkapan Dua Pelaku Dugaan Pengoplosan BBM, Ini Tanggapan Dari Pertamina Sumbagsel
Rabu 11-09-2024,15:12 WIB
Sudah Upgrade iOS 18, Cek Spesifikasi dan Penawaran Terbaru iPhone 16 Pro 2024
Rabu 11-09-2024,15:59 WIB
Kapan Tahapan Administrasi CPNS 2024 Diumumkan? Ini Jadwal Terbarunya
Terkini
Kamis 12-09-2024,13:35 WIB
Rumah Makan Alas Cobek, Kuliner Hidden Gem di Bandar Lampung, Sajian Masakan Sunda yang Menggugah Selera
Kamis 12-09-2024,13:15 WIB
Pakaian PPPK Akhirnya Setara Dengan PNS, Ini Aturan Terbarunya
Kamis 12-09-2024,13:10 WIB
Pemkab Tanggamus Mulai Menata dan Membangun Taman Terbuka Hijau Kota Agung
Kamis 12-09-2024,12:51 WIB
Reihana Diduga Sosialiasi di Tempat Ibadah Pakai Simbol Gerindra, Asroni Paslah: Bawaslu Harus Turun Tangan!
Kamis 12-09-2024,11:24 WIB