Diskominfotik Lampung Serap Aspirasi Publik dan Media

Radarlampung.co.id - Dinas Komunikasi Informatika dan Statisttik menggelar Diskusi Publik dan Temu Wicara dengan tema Sinergitas bersama Pemprov Lampung bersama elemen masyarakat dalam menyikapi opini dan aspirasi publik untuk mewujudkan lampung berjaya, di Hotel Batiqa, Rabu (16/12). Kepala Diskominfotik Provinsi Lampung, Achmad Chrisna Putra mengatakan, sejauh ini pemprov memiliki banyak kanal untuk menginformasikan pembangunan pemprov Lampung dibawah kepemimpinan Gubernur Arinal Djunaidi. Namun, kata dia, informasi tidak bisa dibentuk dengan hanya satu pihak saja. Akan tetapi, butuh juga masukan-masukan dari berbagai elemen untuk menciptakan informasi yang lebih tersampaikan secara menyeluruh. \"Karenanya dilakukan diskusi publik ini,\" ucapnya saat membuka acara. Mantan Pj Bupati Pesisir Barat ini mengatakan, pihaknya selama ini tidak pernah melarang pemberitaan apapun dan menyerahkan seluruhnya kembali lagi kepada UU Pers. Karenanya, dia mendorong elemen insan pers di Lampung agar bisa menyuguhkan pemberitaan yang berdasarkan fakta. Namun, fakta yang diangkat adalah fakta yang positif. Pada kesempatan itu, dihadiri juga Wakil Ketua PWI Lampung bidang Pembelaan Wartawan Juniardi, Pemred Radar Lampung Taufik Wijaya dan beberapa unsur dari insan pers lainnya. Saat itu Juniardi menjelaskan beberapa hal terkait UU Pers dan Keterbukaan Informasi Publik (KIP). \"Memang dalam pemberitaan bisa dibuat goodnews ia gooed news. Tapi tidak semua fakta di lapangan dihilangkan,\" kata dia. Dia menyarankan, dalam pemberitaan pers bisa mengambil peran penyeimbang dalam sajian informasi yang diberikan. \"Pers itu tidak bisa berimajinasi. Harus cover bothside. Pers jadi kunci pengendali hoax. Saya juga menyarankan agar semua OPD punya website. Dulu pernah jalan, tapi sebulan sudah ikut-ikutan membuat berita. Harusnyablebih kepada penyajian data dan informasi. Begitu juga dengan produk rilis,\" katanya. Dalam Sesi Diskusi, Pemred Radar Lampung Taufik Wijaya memberikan saran keterbukaan terhadap Diskominfotik. Sebab, OPD ini dinilai merupakan ujung tombak pembangunan Pemprov Lampung . Salahsatunya yang diorotinya adalah perihal keterbukaan agenda kedinasan Gubernur Lampung. \"Kalai dulu memang langganam dikirim. Kalau saat ini, seperti mengemis. Ini juga kan menjadi salahsatu sumbatan informasi antara pemprov dan media,\"katanya. Menurut dia, sumbatan ini bisa berdampak kepada kebijakan perusahaan media. Di mana, bisa terjadi informasi yang berbeda antara wartawan di lapangan dan pimpinan di media. Karenanya, dia menyarankan agar Diskominfotik juga lebih terbuka terkait hal ini. \"Ini juga menjadi ganjalan. Pemprov lebih percaya kepada wartawan yang ada di pemprov. Kemauan pemprov a, ke level pimpinan jadi F ini juga jadi masalah. Saran saya, gampang sih bisa ada banyak jalan pintas punya grup wa stakeholder. Gak serumit yang kita bayangin. Tapi kembali lagi ke pemprov mau atau enggak,\" imbuhnya. Sementara, Kepala Bidang Pengelolaan dan Layanan Informasi Publik, Irsan Murhan mengatakan, ada beberapa hal yang perlu difahami dimana saran ini menjadi evaluasi ke depannya. \"Saya memahami ini, jika tidak ada agenda juga akan susah memprediksi. Tapi setahu saya memang ada tim liputan,\" ucapnya. (abd/wdi)