radarlampung.co.id – Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) Perwakilan Lampung bekerjasama dengan Pemkab Lampung Barat menggelar workshop hasil evaluasi implementasi sistem keuangan desa (Siskeudes) dalam tata kelola keuangan desa di GSG Ratu Piekulun RSUD Alimuddin Umar, Rabu (11/12). Kegiatan yang dibuka Asisten I Bidang Pemerintahan dan Kesra Wasisno Sembiring itu menghadirkan narasumber anggota Komite 4 DPD KH. Abdul Hakim, Direktur Pengawasan Akuntablitas Program Lintas Sektoral Pembangunan Daerah BPKP Adi Gemawan, Kepala Sub Auditorat Lampung I BPK Perwakilan Lampung Myrto Handayani, serta Kepala Perwakilan BPKP Lampung Kisyadi. ”Kabupaten Lambar masih lemah dalam laporan sistem keuangan desa (siskeudes). Di Lampung, Lambar berada pada urutan keenam. Jadi kita berharap untuk triwulan IV, semua laporan sudah masuk ke siskeudes sehingga terealisasi 100 persen. Saya berharap hasil dari worskhop ini dapat diimplementasikan di tingkat pekon,” tegas Wasisno. Menurut dia, dengan adanya dana desa, konsekuensinya adalah akuntabilitas. Perlu tertib administrasi keuangan desa. BPKP lebih fokus pada peran preventif agar tidak terjadi penyimpangan. Mulai dari penguatan sumber daya manusia (SDM), sistem, masukan terhadap regulasi agar tidak tumpang tindih, hingga bimbingan dan konsultansi. (lus/ais)
Kategori :