DPRD Lampung Dorong Pemutihan Pajak Februari 2021

RADARLAMPUNG.CO.ID- DPRD Lampung menekankan kepada Badan Pendapatan Daerah (Bapenda) agar Pemutihan Pajak Kendaraan Bernmotor dijadwalkan mulai dilakukan pada Februari 2021. Hal ini dikatakan oleh Ketua Komisi III DPRD Lampung, Ikhwan Fadil Ibrahim, Senin (28/12). Kepada wartawan, dia mengatakan, dengan adanya pemutihan ini diharapkan bisa menggenjot pendapatam asli daerah (PAD) dari sektor Pajak Kendaraan Bermotor (PKB) maupun Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (BBnKB). \"Pemutihan harus sudah dijadwalkan mulai dilakukan pada Februari 2021. Target potensinya sekitar Rp300 miliar. Bersyukur bila bisa lebih dari itu. Sebab dengan adanya pwmutihan pajak ini bisa menggenjot pendapatan. Kalau pendapatan naik kan pembangunan bisa lebih dilakukan. Yang kurangbkarena refocussing anggaran juga bisa tertutupi,\" kata dia. Daing Fadhil, sapaanya melanjutkan, meminta Badan Pendapatan Daerah (Bapenda) agar memanjangkan durasi masa pemutihan pajak ini. Hal tersebut untuk memberikan kesempatan kepada masyarakatbyang memiliki ekonominya sulit. \"Misalnya kalau di Februari sudah ada untuk bayar ya dubayarkan. Kalau ekonomi maayarakat itu baru stabilnya di Maret atau April, kan mereka juga bisa longgar waktunya. Paling tidak delapan atau 10 bulan lah dilaksanakan pemutihan ini. Kalau Anggota Dewan atau Pejabat Eselon mah gak kerasa. Duitnya banyak. Kalau masyarakat ini kan kasihan,\" katanya. Pada kesempatan itu, dia juga berharap dengan adanya kebijakan Vaksinasi Covid-19 dari pemerintah pusat juga bisa membuat ekonomi makin stabil dan bermuara kepada ketaatan masyarakat akan membayar pajak, khususnya PKB dan BBnKB. \"Tapi saya juga menekankan kepada semua pihak agar protokol kesehatan tetap dijalankan. Sebab bukan tidak mungkin yang sudah divaksin dia tidak menulari. Vaksin juga difokuskan kepasa tenaga kesehatan dan tenaga pendidikan yang memililk risiko langsung terhadap virus ini,\" kata dia. Sementara, Sekretaris Bapenda Provinsi Lampung A. Rozali mengatakan, pihaknya masih bakal mengkoordinasikan terlebih dahulu dengan semua pihak terutama Kepolisian. \"Soal itu maaih akan dikoordinasikan terlebih dahulu,\" ucapnya di lingkungan DPRD Lampung. (abd/wdi)