DPRD Lampung Optimalisasi Pelaksanaan APBD

radarlampung.co.id-Ketua DPRD Lampung DPRD Lampung Dedi Afrizal memimpin rapat paripurna penyampaian jawaban atas Pemandangan Umum fraksi-fraksi mengenai Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) Laporan Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Tahun 2018, Jumat (26/7) di ruang sidang Paripurna setempat. Penyampaian dihadiri wakil gubernur Lampung, Chusnunia Chalim didampingi jajaran. Ketua DPRD Lampung, Dedi Afrizal mengatakan hasil paripurna menjadi Perda dijadwalkan pada Rabu (31/7). Dimana setelah pandangan umum fraksi, langsung dilakukab pembahasan tingkat komisi. \"Secara umum pelaksanaan APBD 2018 berjalan. Ada beberapa persoalan yang memang perlu dioptimalkan. Setelah ini langsung dibahas di tingkat komisi untuk optimalisasi, \" ujarnya. Politikus PDI Perjuangan ini melanjutkan, pembentukan Perda Laporan Pertanggungjawaban ini guna melanjutkan pembahasan ke APBD Perubahan. Mengingat saat ini sudah hampir memasuki bulan Agustus. \"Iya trennya seperti itu. Terkait efisiensi dan sebagainya kan nanti dibahas secara bersama dengan legislatif. Rancangan Kebijakan Umum Anggaran - Prioritas Plafon Anggaran Sementara (KUA-PPAS) nya kan belum diserahkan ke kami. Setelah diserahkan baru dibahas, \" kata dia. Sementara, Wakil Gubernur Lampung Chusnunia Chalim menyampaikan beberala hal. Salah satu yang diungkap Wagub adalah pemenuhan persayaratan agar Provinsi Lampung memiliki bandara dengan Embarkasi Haji Penuh. Di mana jika pengerjaan konstruksi landasan pacu dan penyiapan rigid beton untuk parkir stand pesawat A330-300 telah selesai dikerjakan. Persiapan administrasi, sumber daya manusia (SDM) dan surat keputusan penetapan embarkasi haji oleh Kementerian Agama juga telah selesai. “Diharapkan Bandara Raden Inten II bisa menjadi embarkasi penuh pada tahun yang akan datang,” ucapnya. Wagub menyampaikan apresiasinya atas sumbangsih saran dan kritikan yang diberikan oleh seluruh Fraksi DPRD Provinsi Lampung guna penyempuraan Raperda. Secara khusus Nunik menjelaskan beberapa pertanyaan yang diajukan DPRD Provinsi Lampung, diantaranya mengenai target pendapatan daerah Pemerintah Provinsi Lampung yang terealisasi 89,45 persen, hal tersebut diakibatkan beberapa hal, di antaranya pada pos pendapatan pajak daerah bea balik nama kendaraan yang tidak dapat terealisasi akibat daya beli masyarakat yang melemah. Sedangkan untuk pos pajak rokok yang tidak terealisasi secara maksimal, Nunik menjelaskan jika hal tersebut karena adanya kebijakan pemerintah pusat yang menyalurkan secara langsung pajak rokok sebesar 37,5 persen kepada Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) yang akan digunakan untuk program Jaminan Kesehatan Nasional (JKN). Namun demikian, Nunik mengatakan Pemprov Lampung terus berupaya mengoptimalkan pendapatan daerah seperti inovasi pengelolaan pajak e-samsat atau samsat ATM, e-pbbkb untuk pembayaran pajak bahan bakar kendaraan secara online. (abd/wdi)