DPRD Tanggamus Gelar Paripurna Penyampaian LKPj. Bupati 2021

RADARLAMPUNG.CO.ID - DPRD Tanggamus menggelar rapat paripurna dengan agenda Penyampaian Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPj.) Bupati Tanggamus tahun 2021, Kamis (31/3). Rapat yang dihadiri 32 anggota dewan tersebut dipimpin Ketua DPRD Heri Agus Setiawan,S.Sos. didampingi para wakil Ketua. Dari jajaran eksekutif, hadir Bupati Dewi Handajani, Wakil Bupati AM. Syafi\'i, jajaran Forkopimda, kepala OPD, camat dan ormas. Bupati Tanggamus Dewi Handajani mengatakan, LKPJ tahun 2021 pada prinsipnya merupakan akumulasi dari Kinerja Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan dan Pembangunan Daerah selama Tahun 2021 yang penilaiannya secara menyeluruh dalam kurun waktu satu tahun. \"Dalam LKPJ Bupati Tanggamus ini, yang dilaporkan adalah kecenderungan perkembangan dan dinamika kerja atau hasil kerja yang telah dicapai secara kumulatif sejak awal tahun, sampai dengan akhir tahun 2021 (Per 31 Desember 2021),\" kata Dewi Handajani. Dilanjutkan, secara umum perkembangan tingkat perekonomian Tanggamus di tahun 2021, seperti juga yang terjadi diseluruh wilayah Indonesia dan dunia mengalami sedikit perlambatan. Namun pertumbuhan ekonomi tetap tumbuh sekitar 2,3%, meningkat dari tahun 2020 yang minus 1,77%. Tingkat pengangguran terbuka menurun tipis menjadi 2,93%  dari 2,96% di tahun sebelumnya. Lalu Indeks Pembangunan Manusia (IPM) meningkat menjadi 66,65 dari angka 66,42. \"Adapun gambaran umum pengelolaan anggaran pendapatan dan belanja daerah Tanggamus tahun anggaran 2021 terdiri dari pendapatan daerah ditargetkan sebesar Rp1.854.943.611.446 sampai 31 Desember 2021, terealisasi Rp1.652.242.878.319,02 atau sebesar 89,07%. Kemudian untuk belanja tahun 2021 yang ditargetkan sebesar Rp1.986.334.724.658,65 sampai dengan 31 Desember 2021 terealisasi sebesar Rp1.658.185.016.498,79 atau 83,48%,\" papar Bupati. Masih kata bupati, untuk pembiayaan daerah dianggarkan sebesar Rp133.491.113.212,65 dan terealisasi sebesar Rp38.490.843.212,65. Untuk pengeluaran pembiayaan daerah dianggarkan sebesar Rp2.100.000.000 dan terealisasi sebesar Rp0. Sebagai catatan, bahwa angka realisasi ini adalah angka sementara sebelum diaudit oleh BPK” ujar Bupati. Bupati menjelaskan bahwa belanja daerah merupakan komponen pengeluaran yang digunakan untuk menjalankan fungsi pemerintahan dan pelayanan publik. belanja daerah tersebut meliputi belanja operasi, belanja modal, belanja tidak terduga dan belanja transfer. \"Untuk belanja operasi tahun anggaran 2021 dianggarkan sebesar Rp1,25 triliun. Terealisasi sebesar Rp1,09 triliun atau 87,06%. Penggunaan belanja operasi ini mencakup belanja pegawai, belanja barang dan jasa, belanja hibah dan belanja bantuan sosial,\" terang Bunda Dewi—sapaan akrab Dewi Handajani. Kemudian untuk belanja modal tahun anggaran 2021 sebesar Rp336,49 miliar. Terealisasi Rp175,68 miliar atau 52,21%. penggunaan belanja modal ini mencakup belanja modal tanah, belanja modal peralatan mesin, belanja modal gedung dan bangunan, belanja modal jalan, jaringan, irigasi dan belanja modal aset tetap lainnya. ”Selanjutnya, untuk belanja tidak terduga tahun anggaran 2021 dianggarkan sebesar Rp14,08 miliar terealisasi sebesar Rp10,16 miliar atau 72,13%. Belanja transfer dianggarkan sebesar Rp383,65 miliar terealisasi sebesar Rp382,21 miliar atau 99,63%. penggunaan belanja transfer ini mencakup belanja bagi hasil dan belanja bantuan keuangan,\" sebut Bupati. Lebih lanjut Dewi mengungkapkan, tahun 2021 Pemkab Tanggamus melaksanakan enam bidang urusan wajib pelayanan dasar, yang dilaksanakan melalui 36 program, 104 kegiatan dan 332 sub kegiatan, dengan alokasi anggaran sebesar Rp1,14 triliun dan mampu direalisasikan sebesar Rp901,02 miliar atau 78,52%. Urusan wajib bukan pelayanan dasar, yang dilaksanakan mencakup 18 bidang, yang dijabarkan melalui 64 program, 152 kegiatan dan 371 kegiatan, dengan alokasi anggaran sebesar Rp118,69 miliar dan mampu direalisasikan sebesar Rp90,5 miliar atau 76,25%. \"Urusan pilihan yang dilaksanakan Pemerintah Daerah Kabupaten Tanggamus mencakup 5 bidang melalui 19 program, 42 kegiatan dan 104 sub kegiatan, dengan alokasi anggaran sebesar Rp28,03 miliar dan mampu direalisasikan sebesar Rp20,66 miliar atau 73,71% urusan pemerintahan fungsi penunjang, yang dilaksanakan mencakup 10 bidang melalui 140 program, 330 kegiatan dan 890 sub kegiatan, dengan alokasi anggaran sebesar Rp692,03 miliar dan mampu direalisasikan sebesar Rp645,99 miliar atau 93,35%,\" kata Dewi. Dalam kesempatan tersebut bupati juga memaparkan sejumlah penghargaan yang diraih Pemkab Tanggamus selama tahun 2021. Di antaranya opini WTP lima kali berturut-turut dari BPK, juara umum MTQ tingkat Provinsi Lampung, lima kali berturut-turut dan penghargaan Kabupaten Cukup Peduli HAM tingkat nasional tiga tahun berturut-turut. Lalu meraih penghargaan Manggala Karya Kencana tahun 2021 dari BKKBN. Tanggamus telah ditetapkan sebagai Kabupaten Layak Anak pada tahun 2021 oleh Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak. Selanjutnya meraih anugerah Parahita Ekapraya (APE) tahun 2021, meraih top pembina BUMD award pada tahun 2020 dan 2021 serta meraih penghargaan program Kampung Iklim Utama dari Kementerian LHK yang diraih Pekon Ngarip. \"Di luar dari keberhasilan tersebut, sebenarnya masih banyak keberhasilan lain yang telah dilakukan oleh perangkat daerah yang merupakan hasil dari pelaksanaan tugas pokok dan fungsinya. Meskipun di satu sisi, sejumlah keberhasilan dan prestasi mampu kita wujudkan, namun kita juga mengakui masih adanya sejumlah kendala dari proses pembangunan selama satu tahun terakhir. Beberapa permasalahan tersebut di antaranya adalah adanya pandemi Covid-19, yang berpengaruh terhadap penerimaan pendapatan dalam negeri sehingga terealisasi dari rencana penerimaan dana pada pemerintah daerah menjadi tidak terpenuhi 100%, dan mengakibatkan kurang maksimalnya program-program pembangunan yang telah direncanakan,\" pungkas Bupati. Sementara Ketua DPRD Tanggamus Heri Agus Setiawan mengatakan, pembahasan LKPj. tahun 2021 yang disampaikan oleh bupati selanjutnya akan dibahas oleh Badan Musyarawah (Banmus) DPRD. (adv)