radarlampung.co.id - Sesuai dengan jadwal yang telah ditentukan pada Senin (23/12), DPRD Waykanan kembali melakukan hearing pembebasan lahan antara Eeng CS dengan PT BMM. Hearing dipimpin langsung oleh Ketua Komisi I Rozali Usman, Wilma Padli, dan Doni Atmaja itu turut dihadiri oleh Kapolres Waykanan AKBP Andi Siswantoro dan Alpian Wakil Direktur PT BMM. Pada kesempatan itu, Eeng Saputra yang mewakili para penyimbang Tiuh Gunung Sangkaran menyampaikan beberapa ultimatum masyarakat adat yang ia pimpin antara lain agar PT BMM segera membebaskan lahan Desa Gunung Sangkaran, yang sekarang sudah dikelola secara sepihak oleh PT BMM. \"Pengelolaan itu pun tanpa sepengetahuan masyarakat Kampung Gunung Sangkaran. Dan kami juga meminta agar PT B meninggalkan lahan adat milik masyarakat yang telah mereka garap dan tanaman kepala sawit dengan konsekuensi harus membayar atas kerugian masyarakat selama tanah tersebut dikuasai oleh PT BMM,\" katanya. Pihaknya pun memberi waktu selama 10 hari kedepan kepada PT BMM untuk memilih opsi yang ditawarkan. Dan masyarakat pun berharap agar PT BMM dapat mengambil keputusan yang bijaksana. \"Kalaupun kedua opsi yang kami berikan itu tidak ada yang dia akomodir oleh PT BMM maka masyarakat Kampung Gunung Sangkaran akan datang menguasai atau mengambil kembali tanah adatnya yang telah dikuasai oleh PT BMM selama ini,\" imbuhnya. Sementara itu, Ketua Komisi I Rozali Usman juga meminta agar PT BMM mengakomodir salah satu permintaan masyarakat seperti telah disampaikan oleh Eeng Saputra, sebab menurut Rozali bahwa tidak ada lagi alasan bagi pihak PT BMM untuk masih membangkang. \"Dengan melihat data-data di lapangan kan sudah jelas bahwa betul wilayah Gunung Sangkaran sudah dikuasai oleh PT BMM. Untuk itu saya minta agar sebelum tenggang waktu yang diberikan oleh masyarakat habis yakni Januari 2020, PT BMM sudah memberikan keputusan yang terbaik untuk mencegah konflik agar tidak semakin memanas,\" tegasnya. (sah/ang)
Kategori :