Pesan Gubernur Lampung di Depan Pengusaha Soal Kualitas dan Harga Singkong

RADARLAMPUNG.CO.ID-Persoalan harga singkong yang menjadi bahan baku tapioka dibeberapa perusahaan menurut Gubernur Lampung, Arinal Djunaidi saat ini mulai terkendali. Namun, Arinal mengatakan petani dan pengusaha harus sama-sama menerapkan penyesuaian kualitas singkong dan harga singkong. Agar antara petani dan pengusaha saling diuntungkan. Hal itu diungkapkan Arinal dalam Coffee Morning bersama pengusaha tapioka di Lampung. \"Saat ini beberapa daerah telah menerapkan harga singkong diatas minimal Rp900 per kilogram, ada yang Rp1100 hingga Rp1400. Namun, antara petani dan pengusaha harus memiliki standar agar sama-sama diuntungkan,\" jelas Arinal. Untuk itu, dirinya meminta pengusaha menerapkan minimal harga Rp900 per kilogram terus bisa dilakukan. Terutama jika harga dalam kondisi anjlok, sehingga petani bisa tetap bertahan. \"Saya juga minta semua perusahaan tapioka di Lampung menggunakan timbangan digital dalam pengukuran aci di singkong. Itu harus ada, agar setiap satu truk singkong yang datang bisa langsung langsung dicek. Sehingga, jika kualitas singkong kurang baik bisa langsung diinformasikan ke petaninya,\" jelas Arinal, yang ditemui pada Rabu (23/6). Kemudian pada petani, Arinal juga meminta petani untuk memenuhi syarat usia pemanenan singkong sesuai dengan kebutuhan pengusaha. Arinal mengatakan, jika petani memanen singkong sebelum waktu usia yang ditentukan, pada usia sembilan bulan. Maka kadar aci akan rendah. \"Ini menjadi problem diantara pemerintah dan pengusaha. Karena kalau usia (singkong) tidak sesuai, kadar aci rendah. Maka saya kumpulkan dinas pertanian tingkat dua (kabupaten), untuk mengingatkan petani agar jangan mudah menjual singkong yang tidak sesuai standar yang sudah disepakati, minimal 9 bulan (panen),\" tambah Arinal. Hal serupa disampaikan Widarto, Ketua Forum Komunikasi Pengusaha Tapioka, Widarto mengatakan paska ditetapkan harga minimal Rp900 per kilogram tersebut, pihaknya masih banyak menemukan singkong yang bahkan seukuran wortel. \"Masih ada yang tidak memenuhi standar waktunya (panen). Maka kami harap ada kebijakan Pak Gubernur melalui Kartu Petani Berjaya (KPB) dalam menyokong kebutuhan petani,\" jelas Chairman PT Sungai Budi Grup itu. Dia melanjutkan, diharapkan kebutuhan petani pada awal tanam yang banyak menggunakan pengeluaran. Mulai garap lahan hingga bibit. \"Ya kami berharap KPB ini bisa menyokong kebutuhan petani, karena tiga bulan awal memang banyak kebutuhan. Karena itu harpaannya kebutuhan petani pada keluarganya bisa terpenuhi sehingga, tetap memanen singkong pada usia yang cukup,\" tambahnya. (rma/wdi)