PHRI Lampung Tanggapi Penyegelan Hotel

RADARLAMPUNG.CO.ID - Penyegelan tiga hotel di Bandarlampung, Hotel Sari Damai, Hotel Marcopolo, dan Hotel Sahid oleh Pemkot Bandarlampung menyulut kekecewaan BPD Perhimpunan Hotel dan Restoran Indonesia (PHRI) Lampung. Pasalnya, hal ini dirasa tak wajar, apalagi kondisi saat ini masih berada di tengah pandemi Covid-19 dan perekonomian yang menurun. Sekretaris Umum BPD PHRI Lampung Friandi Indrawan mengatakan, BPD PHRI menyayangkan keputusan dan tindakan melampaui kewenangan yang dilakukan. Apalagi di tengah situasi bencana nasional darurat kesehatan yang telah memporak porandakan tatanan kehidupan kanusia juga terhadap perekonomian. \"Dunia usaha collaps, di sisi lain pemerintah pusat gencar memberikan keringanan dalam berushaa. Namun, Hal tersebut justru berbanding terbalik dengan keputusan dan kebijakan,\" jelas Friandi. Namun dirinya mengetahui ada anggota yang belum menyetorkan pajaknya. Baik Pajak Hotel dan Restoran PB1 tersebut, namun pihaknya meyakini keterlambatan tersebut diakibatkan keadaan cashflow perusahaan betul-betul sedang buruk. \"Perusahaan harus memilih pada pilihan yang sulit, membayar pajak tepat waktu atau membiarkan perut karyawan dan keluarganya kelaparan? Pemilik dan management hotel menyadari sepenuhnya bahwa menyetorkan pajak adalah kewajiban, untuk itu mereka terus berusaha untuk memenuhi kewajiban tersebut,\" tambahnya. Dirinya menyesalkan, di tengah sulitnya dunia usaha saat pandemi, Pemkot Bandarlampung justru bertindak abuse of power terhadap dunia usaha. \"Banyak kabupaten di Lampung yang justru membebaskan setoran pajak PB1, sebagai wujud Pemerintah hadir untuk membantu dunia usaha di saat sulit ini,\" jelasnya. Sementara dengan adanya kejadian ini, Sekjen Restoran Indonesia (PHRI) Maulana Yusran mengatakan akan berkoordinasi dengan BPD PHRI Lampung untuk langkah yang akan diambil selanjutnya. \"Kalau kekecewaan pasti ada, tapi kami akan berkoordinasi dengan BPD PHRI Lampung guna menentukan langkah kedepannya,\" tambahnya. (rma/sur)