Dugaan Bansos Bermasalah, DPRD Lamtim Siapkan Mekanisme BK

radarlampung.co.id-Dugaan adanya penyaluran bantuan sosial bermasalah di Lampung Timur membuat Ketua DPRD Lamtim Ali Johan Arif angkat bicara. Dirinya menyatakan DPRD telah mengingatkan Pemkab agar transparan dalam menyalurkan bansos. Dalam perkembangannya, dugaan bansos bermasalah ini disampaikan massa yang menggelar aksi di kompleks pemkab dan DPRD selasa (12/2) lalu. Menyikapi aksi tersebut, Ali menyatakan penyampaian aspirasi adalah hak warga negara. Pihaknya menindaklanjuti dugaan bansos bermasalah dengan meminta klarifikasi terhadap anggota DPRD. “Pagi tadi pimpinan dewan telah menggelar rapat dan meminta kepada Badan Kehormatan (BK) untuk meminta klarifikasi,\" jelas Ali Johan Arif usai memimpin rapat dengan jajaran pimpinan dewan, Selasa (19/2). Lebih lanjut Ali Johan Arif menjelaskan, klarifikasi perlu dilakukan agar dugaan permasalahan Bansos 2018 menjadi jelas benar atau tidaknya. “Kami tetap memegang azas praduga tak bersalah. Karenanya, dewan juga akan meminta klarifikasi dari eksekutif terkait permasalahan tersebut,” lanjut Ali Johan. Terpisah, anggota Fraksi Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) Akmal Fathoni menyatakan, tuduhan dari elemen masyarakat yang menyebut dirinya terlibat dalam dugaan penyimpangan dana Bansos adalah tidak benar. Akmal melanjutkan, dirinya telah melaporkan pihak yang menuduhnya tersebut ke Polda Lampung, Senin (18/2) lalu. “Saya melakukan pelaporan ke Polda Lampung atas ujaran kebencian dan fitnah yang di tujukan terhadap saya dan PKB,”jelas Akmal Fathoni. Diketahui, sejumlah eleman masyarakat yang tergabung dalam forum penyelamat aset Lampung Timur (Format Astim) menggelar aksi unjuk rasa di halaman kantor bupati setempat, Selasa (12/2). Dalam aksinya masa mendesak aparat penegak hukum mengusut tuntas dugaan penyimpangan dana bantuan sosial yang dianggarkan melalui APBD 2018. Khususnya, pada anggaran Bansos untuk rumah ibadah dengan alokasi dana Rp5,3 miliar. Masa menduga dana bantuan sosial tersebut banyak yang tidak sampai pada yang berhak menerimanya. Selain itu, massa menduga penyaluran dana bansos khususnya untuk rumah ibadah dikoordinir oleh salah satu oknum tertentu. (wid/wdi)