Dugaan Pungli PKH, DPRD Tubaba Siap Cek Print Out Bank

radarlampung.co.id-Langkah Polres Tulangbawang menyelidiki dugaan pungli bantuan Program Keluarga Harapan (PKH) di Kabupaten Tulangbawang Barat direspon kalangan DPRD setempat. Wakil Ketua DPRD Tubaba Yantoni menyatakan, minggu lalu DPRD telah melakukan Rapat Dengar Pendapat (Hearing) terhadap pihak pendamping PKH. Saat itu mereka menyampaikan terkait pemotongan dana bantuan bukan mereka yang melakukan. Namun menurutnya saat penarikan uang bantuan tersebut menggunakan sistem ATM. Oleh karena itu mereka dikenakan administrasi yang telah ditentukan. “Dalam waktu dekat ini saya akan langsung bertemu dengan masyarakat penerima bantuan PKH, kalian jangan berbuat salah di balik ibadah.”kata Yantoni via telepon senin (18/2). Jika bicara soal bantuan PKH itu mutlak bantuan untuk masyarakat miskin sehingga jangan pernah jadikan mata pencaharian. Oleh karena itu, dirinya juga akan kroscek langsung ke bank dan meminta hasil print out-nya. Diberitakan Polres Tulangbawang turun tangan menyelidiki dugaan pungutan liar (pungli) warga penerima bantuan Program Keluarga Harapan (PKH). Dugaan itu muncul setelah ada informasi yang menyebutkan warga penerima program PKH dipungut biaya berkisar Rp20 ribu hingga Rp100 ribu di Tiyuh Panaragan, Tulangbawang Barat. \"Ya. Polres Tuba akan melaksanakan penyelidikan terkait dugaan pemotongan dana PKH  jika didapat cukup alat bukti akan diproses sesuai hukum yang berlaku,\" katanya, minggu (17/2). Rosidah (59) salah satu penerima bantuan program PKH menduga ada pungutan. Sebab menurutnya kartu ATM berikut nomor PIN diminta oleh oknum. saat pencairan pada bulan Februari 2019 lalu. Saat itu, lanjutnya uang yang diterima sebesar Rp1,6 juta. Padahal menurutnya uang yang diterima semestinya Rp1.750.000. Uang itu sebesar Rp1500 ribu diberikan ke para oknum yang meminta pungutan. \"Sehingga saya hanya menerima Rp1,6 juta. (fei/wdi)