RADARLAMPUNG.CO.ID - Dewan Sumber Daya Air Nasional menggelar sidang pleno pertama, dipimpin Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto.
Sidang pleno yang berlangsung Selasa (1/3), tersebut menghasilkan beberapa ketetapan. Meliputi pengesahan empat rekomendasi Dewan SDA Nasional terhadap isu strategis yang terdiri dari penanganan masalah pesisir atau pantai, khususnya pantai utara pulau Jawa.
Kemudian strategi pengelolaan SDA dalam mendukung peningkatan produksi pangan berkelanjutan, dukungan SDA untuk program pengembangan food estate dan pembangunan prasarana SDA di tengah pandemi Covid-19.
Selanjutnya, dilakukan penetapan usulan rencana kerja Dewan SDA Nasional serta penetapan usulan pembentukan panitia pelaksana rencana kerja Dewan SDA Nasional tahun 2022.
“Harapan kita bersama tentunya materi substansi yang telah disepakati dan sudah diputuskan dalam sidang pleno ini dapat menjadi bahan pertimbangan bagi Bapak Presiden, sehingga dapat segera ditindaklanjuti pelaksanaannya oleh seluruh stakeholders sesuai tugas dan fungsinya masing-masing,” kata Menko Airlangga.
Airlangga menuturkan, para pihak terkait diharapkan dapat saling bersinergi dalam penyelenggaraan kegiatan atau program pengelolaan SDA, sehingga hasilnya dapat segera dirasakan manfaatnya oleh masyarakat.
\"Dalam sidang kabinet paripurna, bapak presiden mengarahkan agar pengelolaan SDA ini juga bisa dihubungkan dengan pengentasan kemiskinan ekstrem. Misalnya dengan membangun sumur-sumur,” ujarnya.
Sebagaimana amanat dari Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) Tahun 2020-2024, perlu segera diwujudkan ketahanan air nasional, dan menetapkan indeks ketahanan air nasional.
Selain itu, mengingat mendesaknya kebutuhan akan dasar hukum untuk implementasi pengelolaan SDA terpadu dan berkelanjutan, perlu didorong percepatan penerbitan peraturan turunan dari Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2019 tentang Sumber Daya Air.
Terkait transisi energi, Indonesia memiliki potensi energi terbarukan cukup besar. Dapat dilihat dari banyaknya sungai, bendungan, serta tampungan-tampungan air lainnya, yang dapat dimanfaatkan untuk penyediaan air baku dan menjadi sumber energi terbarukan dalam rangka mendukung ekonomi hijau dan biru.
Selain itu, guna mewujudkan ketahanan air nasional dan regional, serta menyelesaikan isu-isu sektoral di tingkat regional, pemerintah provinsi didorong untuk segera mengaktifkan kembali dan/atau membentuk Dewan SDA provinsi, sebagai wadah koordinasi pengelolaan SDA. (rls/ais)